Dituduh Rangkap Jabatan, Edy Rahmayadi sebut Ketua PSSI Bukan Jabatan Politik

Gubsu Edy Rahmayadi Saat menyampaikan Pidatonya Dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Sumut
Foto : Edy Rahmayadi

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Desakan untuk mundurnya Edy Rahmayadi dari Ketua Umum PSSI setelah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara terus menghangat

Bahkan hal ini memunculkan petisi di laman change.org sejak Juli lalu Karena posisi rangkap jabatan itu dinilai bisa berpotensi mempengaruhi kinerja Edy di PSSI.

Menanggapi hal ini, Mantan Pangkostrad itu mengungkapkan akan tetap mempertahankan jabatannya sebagai ketum PSSI karena menganggap hal ini bukanlah sebuah masalah

“Ketua PSSI itu Harus mundur apabila dia beralasan meninggalkan jabatan secara tetap. Selama dia bisa melaksanaakan tugas, tidak pernah ada urusannya. Dan itu diatur dalam kongres,” katanya.

Edy juga mengungkapkan telah menyiapkan progaram jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk PSSI “PSSI bukan jabatan politik.” ujarnya

Dia pun berjanji akan mengemban amanah di PSSI sebaik baiknya hingga akhir jabatannya di 2020. Karena sebelumnya dia juga menjabat Pangkostrad sebelum jadi gubernur.

Edy juga menyampaikan kecurigaannya terkait peemintaan mundur itu hanya untuk kepentingan politis segelintir orang.  “Kenapa sekarang baru diributin ? Ada apa ini?” Pungkasnya

Sebelumnya muncul petisi hange.org yang diprakarsasi Emerson Yuntho, salah satu aktivis ICW. Dia mengundang pencinta sepak bola Indonesia yang pada intinya berharap agar Edy mundur dari jabatannya sebagai ketum PSSI.

Dalam petisi itu Ada tiga alasan yang mendasari Emerson Yuntho. Pertama agar Edy bisa fokus memimpin Sumut karena rangkap jabatan akan menimbulkan fokus yang bercabang dan pada umumnya hasil tak memuaskan.

Kedua, menurutnya ada regulasi yang melarang kepala daerah rangkap jabatan sebagai pengurus PSSI.

“Larangan ini diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 800/148/sj 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural,” sambung dia.

Dan ya ng terakhir, menurutnya rangkap jabatan rawan terjadinya konflik kepentingan.

“Kami tidak ingin PSSI hanya dijadikan kendaraan tanpa ada kemauan untuk menjalankannya apalagi hanya dijadikan bemper untuk kepentingan selama menjabat sebagai gubernur Sumut. Semua tentu tak mengharapkan ada pimpinan yang menganakemaskan satu klub saja,”ungkapnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.