Medan  

Larangan Kegiatan Politik di CFD, Kegiatan bertajuk # 2019 Ganti Presiden Di Tertibkan

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Pemerintah Kota Medan Baru saja Mengeluarkan Kebijakan yang tertuang dalam surat edaran bernomor 300/4707 tertanggal 4 Mei 2018 yang berisikan pelarangan semua pihak untuk memanfaatkan car free day (CFD) di kawasan Lapangan Merdeka untuk kegiatan politik termasuk melakukan penertiban penggunaan kaos Bertagar Ganti Presiden (#2019 Ganti Presiden).

Tak hanya di CFD , Kebijakan yang ditandatangani oleh Sekda Kota Medan Syaiful Bahri itu juga menyebutkan pelarangan kegiatan politik tersebut di rumah Ibadah dan lembaga pendidikan .

Dalam Rangka mematuhi aturan itu, Satpol PP pun melakukan pengawasan pada CFD yang digelar hari Ini, Minggu (6/5/20180) Pagi.

Hasilnya, mereka pun menemukan seorang Pria yang menggunakan Atribut # 2019 ganti Presiden dan melakukan pelarangan baginya untuk memasuki areal CFD

Sekretaris Satpol PP Kota Medan, Rakhmat Harahap mengatakan selain pria tersebut mereka juga berhasil melakukan penertiban di sejumlah titik-titik yang berkaitan dengan #2019 Ganti Presiden di Wilayah CFD
” Sejumlah titik itu diantaranya tugu Pancasila di Lapangan Merdeka dan di depan Kantor Pos Medan,serta Di Jalan Bukit Barisan.” Ungkapnya.

Dalam penertiban ini, sebut Rakhmat, pihaknya juga melakukan sosialisasi terhadap surat dari Pemko dan menghimbau melarang kegiatan seperti jangan dilakukan lagi di kegiatan CFD.

“Bagaimana pun CFD adalah kegiatan santai dan berolahraga untuk mengurangi polusi udara. Jadi tidak boleh disusupi kegiatan-kegiatan seperti itu,” katanya.

“Dan, kami menghimbau kepada warga Kota Medan yang melakukan kegiatan seperti itu agar tidak melakukannya lagi di CFD-CFD berikutnya,” tandasnya

 

Surat Edaran yang Dikeluarkan Pemko Medanterkait pelarangan kegiatan politik di CFD

 

Menambahi Hal ini,  Asisten Pemerintahan Setda Kota Medan, Mussadad, mengatakan, pihaknya sengaja mengeluarkan kebijakan ini karena menilai gerakan #2019GantiPresiden merupakan agenda politik.

“Di Ramadhan Fair juga akan dilarang kegiatan itu, kalau ada spanduk akan langsung diturunkan,” ungkapnya.
Namun Berbeda dengan itu, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Zulfikar menyayangkan keluarnya surat tersebut. Menurutnya, kebijakan Wali Kota Medan itu telah menghambat kebebasan berdemonstrasi.

“#2019GantiPresiden itu tidak melanggar konstitusi, itu legal,” katanya, Minggu (6/5/2018).
Menurutnya, kegiatan #2019GantiPresiden berjalan di atas konstitusi. Sebab, setiap 5 tahun ada agenda pemilihan presiden.

“Pemko Medan jangan ikut panik apalagi dengan melakukan sebuah tindakan yang reaktif. Saya khawatir dengan adanya larangan tersebut malah akan memancing suasana yang tidak kondusif,” Tegasnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.