MEDANHEADLINES.COM, Medan – Dinas tenaga kerja (Disnaker) Kota Medan mendapat kritkan keras dari Anggota DPRD Medan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemko Medan akhir tahun 2017
Kritik pedas ini didampaikan karena Disnaker Kota Medan dinilai tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dilihat dari sejumlah program pelatihan yang telah dianggarkan namun tak terealisasi
“Kenapa hal itu bisa terjadi. Padahal, program pelatihan kerja tersebut sangat penting dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Medan,” kata Anggota Pansus LKPj, Hendra DS dalam pembahasan LKPj di Ruang Banggar DPRD Medan, Senin (23/4/2018).
Dijelaskan Hendra, banyak program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Disnaker Medan yang tidak terealisasi mulai dari pelatihan keterampilan teknisi handphone, pelatihan keterampilan montir sepeda motor, pelatihan keterampilan bordir, pelatihan keterampilan menjahit, pelatihan keterampilan mesin pendingin hingga pelatihan keterampilan satpam.
” program-program tersebut seharusnya terealisasi untuk meningkatkan kapasitas SDM tenaga kerja di Medan sekaligus menciptakan kesempatan kerja yang lebih tinggi lagi apalagi Program-program itu juga akan mampu membuka usaha juga akan menyerap tenaga kerja yang berdampak terhadap pengurangan angka pengangguran di Medan,” tegasnya.
Dia pun meminta agar program tersebut kembali ditampung dalam APBD dan menjadi fokus program Disnaker tahun 2018.
Menyikapi kritikan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Medan, Hannalaore Simanjuntak menyebutkan bahwa terkait Program Pelatihan dan Keterampilan tersebut akan kembali menampungnya pada tahun 2018.
Hana Menjelaskan,Program-program yang akan menjadi fokus utama pada 2018 ini yakni program pelatihan dan keterampilan teknisi komputer, salon, design grafis, pariwisata perhotelan serta montir sepeda motor. “Sudah ditampung dan akan menjadi fokus tahun ini,” ujarnya.(red)
