MEDANHEADLINES – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Untuk menekan angka Kemiskinan, Pemerintah akan merubah Formulasi Penyaluran dana desa sehingga pembangunan perekonomian dapat di mulai dari pulau-pulau terpencil dan terluar.
Dijelaskannya, selama ini formulasi penjatahan dana desa berdasarkan jumlah penduduk. Dengan formulasi tersebut pulau-pulau terpencil dan terluar mendapatkan jatah lebih sedikit karena jumlah penduduknya lebih sedikit.
“Formula dana desa kita akan terus perbaiki, kita akan tingkatkan porsi ruas laut. Kalau porsi laut tidak dimasukan maka pasti pulau kecil akan dapat lebih sedikit. Kami akan koreksi supaya itu lebih termuculkan, jadi akan muncul di 2018,” tuturnya
Saat ini,tambahnya formula penyaluran dana desa sekitar 90% dibagikan porsinya secara merata, lalu 10% dibagikan berdasarkan kriteria khusus, seperti persentase jumlah angka kemiskinan dan daerah tertinggal.
Untuk itu, pemerintah akan membangun perekonomian dari daerah terluar dan tertinggal. Oleh karena itu anggaran kementerian dan lembaga diinstruksikan untuk digunakan di daerah-daerah terluar.
“Karena Presiden bangun pinggiran itu berarti ada afirmasi kita sebagai kesatuan. Maka dibangun melalui DAK fisik dan belanja negara. Jadi anggaran dinikmati dari pinggiran tadi tidak hanya dari DAU, DAK atau dana desa saja, tapi belanja negara,” tuturnya.
Dia mencontohkan, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mendapatkan anggaran di atas Rp 100 triliun diinstruksikan untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah terluar. Sehingga wilayah pinggiran bisa mendapatkan manfaat dari belanja pemerintah juga.
Namun Sri Mulyani juga berharap agar pemerintah desa juga lebih kreatif dalam membangun wilayahnya. Dia mencontohkan seperti di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, yang sukses membangun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
“3 tahun lalu mereka tidak punya apa-apa. Lalu dia punya Bumdes memanfaatkan mata air jadi pariwisata. Modalnya Rp 20 juta dari masyarakatnya yang kumpulin Rp 5 ribu. Sekarang omzetnya sudah Rp 10 miliar. Tahun depan ditargetin Rp 15 miliar,” tukasnya.
Dia berharap pemerintah desa bisa melakukan hal serupa. Dengan begitu pemerintah desa tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat.
“Desa Pongok itu uangnya untuk bangun WC atau jamban dari 40 rumah yang tidak punya WC. Kalau masyarakat kita tidak punya jamban, dia buang kotoran ditempat seharusnya, jadi polusi, jadi diare dan akan terus miskin,” tandasnya. (red)
