MEDANHEADLINES – Titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan memang diprediksi akan terus meningkat memasuki akhir Agustus hingga September, hal ini terlihat seperti dari Pantuan satelit Terra, Aqua dan SNPP pada Selasa (22/8/2017) pukul 08.00 Wib yang mendeteksi 538 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi. Bahkan Hotspot terus meningkat di Kalimantan Barat dan Papua. Sebanyak 193 hotspot terdeteksi di Kalimantan Barat, dan 143 hotspot di Papua.
Sebaran hotspot 24 jam terakhir dengan tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi per 22/8/2017 pukul 08.00 WIB adalah:
Aceh 11,Banten 1,Jambi 1,Jawa Barat 19,Jawa Tengah 13,Jawa Timur 10,Kalimantan Barat 193,Kalimantan Selatan 11, Kalimantan Tengah 4, Kalimantan Timur 3,Kalimantan Utara 11
,Kep. Bangka Belitung 12, Lampung 31, Maluku 4, Maluku Utara 2, NTB 7,NTT 48, Papua 143,Papua Barat 1,Riau 3,Sulawesi Selatan 40,Sulawesi Utara 1,Sumatera Selatan 8
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan,Kemungkinan jumlah hotspot di lapangan lebih banyak daripada 538 hotspot karena beberapa wilayah tidak terlintasi oleh satelit Terra dan Aqua sehingga beberapa wilayah blank spot seperti Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan NTT.
Selain itu, Sutopo juga mengungkapkan saat ini terdapat 6 provinsi yang telah menetapkan status darurat kebakaran hutan dan lahan yaitu: Riau, Jambi,Sumatera Selatan,Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
“ Selain itu juga terdapat Kabupaten Aceh Barat menetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan 10/7/2017 hingga 30/9/2017,” Ungkap Sutopo
Sutopo menjelaskan, Adanya penetapan siaga darurat mekanisme pengerahan bantuan lebih mudah karena ada kemudahan akses. Penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih terkoordinasi. Secara umum strategi penanganan kebakaran hutan dilakukan dengan menetapkan lima satgas yaitu:
- Satgas darat yang melakukan penanganan pemadaman di darat yang dilakukan oleh TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api, Damkar, SKPD, relawan dan masyarakat. Kendalanya sarana dan prasarana terbatas, sumber air terbatas, lokasi kebakaran hutan dan lahan di daerah yang sulit dijangkau, terbatasnya anggaran APBD, dan lainnya.
- Satgas udara dengan melakukan hujan buatan dan pemadaman dari udara (water bombing). BNPB mengerahkan 21 helikopter yang ditempatkan di 6 provinsi yaitu Riau (6 helikopter water bombing), Sumatera Selatan 5, Jambi 3, Kalimantan Barat 5, Kalimantan Tengah 1 dan Kalimantan Selatan 1. BNPB dan BPPT melakukan hujan buatan sejak Juli hingga sekarang di Riau dan Sumatera Selatan menggunakan pesawat Casa 212. Ratusan ton garam telah ditaburkan ke dalam awan-awan potensial untuk menurunkan hujan.
- Satgas penegakan hukum dari Polri dan KLHK. Sangsi pidana, perdata dan administrasi diberlakukan bagi oknum dan perusahaan yang melanggar hukum. Polri telah menyebarkan maklumat larangan membakar hutan dan lahan. Juga ada perda yang ditetapkan larangan membakar.
- Satgas pelayanan kesehatan untuk memberikan bantuan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak.
- Satgas sosialisasi yang terus menerus melakukan himbauan, sosialisasi dan patroli.
“ Secara umum penanganan kebakaran hutan dan lahan menunjukkan kemajuan, Luas lahan yang terbakar juga menunjukkan penurunan. Luas hutan dan lahan yang terbakar pada tahun 2015 sebanyak 2,61 juta hektar, pada tahun 2016 sebanyak 438 ribu hektar, dan tahun 2017 sekitar 20 ribuan hektar,” jelas Sutopo. (rls)
