MEDANHEADLINES, Medan – Adanya Indikasi penyimpangan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang diperuntukan bagi nelayan di Sumatera Utara (Sumut) membuat Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bergerak cepat dengan membentuk tim Pengawas.
“BPH Migas akan melakukan pengawasan sebagai mana tugasnya mengawasi BBM subsidi agar tepat sasaran,” ujar Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa
Ia menerangkan,sebelum membentuk tim, BPH Migas akan berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait seperti kepolisian,kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
“BPH Migas juga sudah mengusulkan ke Komisi VII DPR RI untuk membentuk perwakilan agar bisa melakukan pengawasan. Karena selama ini BPH Migas hanya berada di pusat saja,” jelasnya.
Ia menjelaskan, nantinya diharapkan akan ada perwakilan di setiap daerah terutama daerah yang berada di bawah naungan PT Pertamina Marketing Region Operation (MOR).
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, mengatakan, di Sumut tepatnya di Belawan memang ada indikasi penyimpangan penyaluran BBM subsidi untuk nelayan.
“ Dari data, kuota BBM subsidi untuk nelayan itukan tidak terserap. Serapannya hanya 60 sampai 70 persen. Kita khawatir dan kemudian ditarik kesimpulan bahwa kuotanya yang berlebih. Tapi ada indikasi masuk juga kemari itu BBM di dini hari atau tengah malam,” tuturnya.
Dijelaskanya, jika sampai itu terjadi, maka kecendrungannya adalah ilegal.sehingga perlu ada system untuk mencegah hal tersebut.
“Jika indikasi benar, maka kasihan para nelayan,” ujarnya
Gus juga berjanji sebagai Komisi VII DPR RI,ia akan membawa hal tersebut ke Jakarta agar dibicarakan lebih luas lagi dan dicari titik penyelesaiannya.
“Tentu kita khawatir tidak terjadi di Belawan saja, kemungkinan juga terjadi di banyak tempat lainnya. Ini kan mengherankan, satu-satunya yang subsidi lalu kelebihan kuota hanya BBM untuk nelayan saja.
Sementara untuk LPG 3 kilogram kekurangan, pupuk subsidi petani tidak kebagian. Nah sementara BBM nelayan yang kelebihan kuota malah seperti ini,” terangnya.
Ia juga mengatakan, ada indikasi masuknya minyak ilegal, dan belum tahu pasti ini dari mana. Oleh karena itu untuk mencegah hal tersebut sistemnya harus diperbaiki.(red)
