Penghematan besar-besaran di kementrian dan lembaga, Presiden Jokowi: untuk tingkatkan belanja Modal

MEDANHEADLINES – Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,6 % pada 2018,namun Presiden menginginkan, target tersebut tidak hanya di tahun 2018, tetapi juga dimulai pada tahun ini,oleh karenanya Presiden menginginkan dilakukannya penghematan besar-besaran di seluruh kementerian dan lembaga.
“Saya kira banyak sekali biaya-biaya yang bisa dipotong, banyak sekali biaya-biaya yang bisa dihemat, dan itu bisa dilarikan pada belanja modal,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden juga menambahkan, selain belanjanya, sebetulnya yang paling penting untuk pertumbuhan, ada dua sekarang ini. “ Yang pertama naikkan ekspor dan kedua naikkan investasi,” ujarnya
Presiden Juga mengatakan,volume belanja pemerintah akan mencapai di atas Rp2.200 triliun. Oleh sebab itu, Presiden meminta agar fokusnya harus diarahkan untuk target-target pembangunan. Ia menekankan, agar belanja modal yang diperbesar. Karena itu, hal-hal yang tidak berkaitan dengan belanja modal, Presiden meminta agar dilihat secara rinci.
“Saya melihat saja banyak sekali yang berlebihan belanja-belanja yang non belanja modal, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan menurunkan angka kemiskinan,” kata Presiden.
Untuk desain belanja 2018, menurut Presiden Jokowi, program-program yang berkaitan dengan infrastruktur prioritas nasional harus dapat diselesaikan.
“Sekali lagi, seluruh program infrastruktur prioritas nasional harus dapat diselesaikan di 2018, sehingga kita memiliki pondasi yang kuat, bukan hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga bisa meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tutur Presiden.
Selain pertumbuhan ekonomi, Presiden mengingatkan juga masalah pemerataan ekonomi yang berkeadilan. “Dorong agar program-program itu masuk kesini. Banyak sekali program yang rutinitas sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun itu-itu saja masih kita teruskan, masukkan ke sini hal-hal yang berkaitan dengan pemerataan, hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan gini ratio, pengurangan kesenjangan,” tegas Presiden.(setkab)