Medan  

Pemko medan komitmen dalam membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah

MEDANHEADLINES,Medan – Wakil Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi mengatakan komitmen untuk membangun sistem penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik.

Hal ini dibuktikan dalam perencanaan dan penganggaran yang dilakukan Pemko Medan tahun 2017 telah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pelaksanaan aksi penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik di Kota Medan.

Ungkapan ini disampaikan Wakil Wali Kota dalam rapat Monitoring dan Evaluasi Progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Balai Kota Medan, Rabu (25/1/2017). Rapat ini  merupakan tindak lanjut  dari penandatangan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang dilakukan 14 kepala daerah di Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Dikatakan Akhyar, secara khusus Kota Medan berdasarkan target rencana aksi yang sudah disepakati, telah melaksanakan berbagai tahapan, mulai dari persiapan, koordinasi sampai target rencana aksi yang disampaikan.

“Kami tekankan bahwa Kota Medan benar-benar serius melaksanakan berbagai tahapan rencana aksi, sebagai salah satu bentuk komitmen kita untuk membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik,” kata Akhyar.

Akhya juga menyambut baik kedatangan kembali rombongan KPK yang dipimpin Adlinsyah Nasution selaku Ketua koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Provinsi Sumatera Utara, guna  melakukan monitoring dan evaluasi progress rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi.

“Semoga  melalui rapat monitoring dan evaluasi yang dilakukan ini, kami kembali mendapatkan arahan dan masukan terbaik. Dengan demikian rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi baik di Kota Medan maupun kabupaten lainnya di Sumut dapat berjalan sesuai dengan target dan harapan kita bersama,” harapnya.

Sementara itu Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Adlinsyah Nasution dalam arahannya mengatakan, kelima daerah ini (Medan, Karo, Deli Serdang. Sergai dan Binjai) telah menunjukkan progress yang signifikan terkait dengan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang dilakukan. Meski demikian harus tetap dimonitor sehingga berjalan sesuai yang diharapkan.

Khusus untuk Kota Medan, Adlinsyah mengaku e-planning, e-budgeting dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sudah hampir selesai. Oleh karenanya Kota Medan bisa dijadikan sebagai ikon sekaligus percontohan oleh daerah lainnya di Sumut, terutama menyangkut PTSP yang dikelola Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan tidak kalah lebih baik dengan daerah lainnya di Indonesia.

“Untuk  14 kabupaten/kota, termasuk Kota Medan kita harapkan selesai April  ini. Setelah itu kita melakukan pendampingan dengan 19 kabupaten./kota lainnya di Sumut. Kemudian diikuti dengan penambahan lokus untuk wilayah Sumatera, khususnya Aceh dan Riau. Kita berharap Aceh dan Riau dapat belajar dengan Kota Medan yang kita nilai sebagai percontohan,” ungkap Adlinsyah.(rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.