Sumut  

Soft Launching Aplikasi E-Sumut

MEDANHEADLINES, Medan – Gubernur Sumatera Utara meresmikan peluncuran Aplikasi elektronik Sistem Terintergrasi(E-Sumut) Provinsi Sumut di Medan Senin (28/11/2016). Soft Launching merupakan bagian perwujudan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 bagian program supervisi oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

“Kita berkomitmen akan berbuat lebih baik lagi untuk mewujudkan Provinsi yang bebas korupsi, lebih transparan, aspiratif dan berdayaguna untuk memenuhi tujuan perencanaan sesuai dengan prinsip money follows program priority,” ujar Gubsu.

Gubernur Erry Nuradi mengatakan pelaksanaan Soft Launching Aplikasi E Sumut Provsu sejalan dengan agenda kedua dan keempat dari Nawacita RPJM nasional 2015-2020 yang mengamatkan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Serta memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Demikian halnya yang termuat pada misi pertama RPJMD Provinsi Sumut (2013-2018) yang mengamanatkan reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemeritah yang baik dan bersih (Good Governace dan Clean Government). Serta prioritas pertama pembangunan Provinsi Sumut yaitu peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Goavernance), pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Saya mengharapkan dengan Soft Launching ini tumbuhnya keterbukaan informasi di Pemprovsu serta dukungan untuk membangun Program Smart Province. Maka dari itu aplikasi E-Sumut dapat di akses masyarakat luas melalui link aplikasi eplaning.sumutprov.go.id,”ujar Erry Nuradi.

Dikatakan Erry ada enam tujuan utama yang ingin diambil dari proses perencanaan dengan menggunakan Aplikasi E-Sumut Provsu yakni pertama, konversi implementasi perencanaan dan konvensional ke metode sistematis berbasis elektronik. Kedua, tersusunnya prosedur dan alur data proses perencanaan sesuai dengan perkembangan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Ketiga, menfasilitasi ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan sehingga tercapai peningkatan kualitas kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Keempat, Sinkronisasi antara prioritas nasional, Nawacita, dan program pembangunan Provsu. Kelima, memfasilitasi pendokumentasian hasil trilateral desk antara tim anggaran pemerintah daerah (Pemda), SKPD Provinsi, dan TPAD Kabupaten Kota (Bappeda dan DPPKA). Dan keenam mengurangi resiko kesalahan yang mungkin terjadi jika pengelolaam data masih dilakukan secara konvensional. (RLS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.