MEDANHEADLINES, Medan- Puluhan Dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumut menggelar aksi damai, menolak Program Studi Dokter Layanan Primer (DLP) didepan kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (24/10/2016).
Dalam unjuk rasa yang bertepatan dengan ulang tahun IDI ke 66 ini, Para dokter menilai, DLP bukan solusi untuk peningkatan pelayanan kesehatan. namun, penolakan terhadap DLP ini juga bukan bertujuan untuk menghambat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Pemerintah bukan menyasar pada fasilitas kesehatan primernya. Tapi malah menyasar kualitas SDM nya, padahal begitu mahasiswa itu sudah menjadi dokter. Maka ia sudah cakap untuk mensukseskan JKN,” terang Sekretaris Bidang Keorganisasian dan Sistem Informasi Kelembagaan IDI Dr. Khairani.
dokter yang telah menyelesaikan studinya,pastinya sudah mampu untuk melaksanakan 144 diagnosis puskesmas. Khairani menjelaskan, yang menjadi kendala adalah, masih banyak faktor yang membuat para dokter tidak bisa menuntaskan 144 diagnosis itu.
“Salah satunya adalah, masih minimnya fasilitas kesehatan di tempat mereka bekerja. Sehingga lama kelamaan ilmu yang mereka miliki itu bisa tertidur dan akhirnya hilang,” katanya.
IDI melihat, saat ini pemerintah dalam program JKN, lebih condong pada kendali biaya daripada kendali mutu kesehatan. Kalau memang untuk kendali mutu dan biaya, harusnya pemerintah bisa memperbaiki fasilitas kesehatan dan kesejahteraan dokter.
sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) sumut, Dr.Dedi Irawan mengatakan, dengan adanya Program Studi Dokter Layanan Primer (DLP) ini. Pemerintah sama saja dengan mengkastakan dokter umum.sehingga dokter umum dianggap menjadi golongan yang paling rendah.
“Saya merasa yang paling dikorbankan adalah dokter umum di seluruh Indonesia. Karena pemerintah terkesan mengkastakan dokter umum. Sudahlah dokter umum ini golongan yang rendah, dengan adanya DLP ini kami menjadi kasta yang nista,” ungkap Dr.Dedi saat melakukan orasinya.
Dedi juga mengindikasi, DLP adalah program yang dipaksakan. Karena, sudah banyak aksi serupa yang menolak prodi DLP. Namun pemerintah maaih menjalankannya.
Sebelumnya IDI sudah melakukan RDP dengan DPR RI untuk membahas soal DLP. Hasilnya, DLP harus ditunda sampai ada kesepemahaman antara pemerintah, pendidikan dan organisasi kedokteran. Namun pada kenyataannya prodi DLP masih berjalan.(PRA)
