MEDANHEADLINES – Tuduhan yang dilayangkan oleh Presidium Alumni 212 kepada Pemerintah yang mengkriminalisasi Ulama dibantah Oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
Mantan Panglima TNI itu menjelaskan pemerintah tidak memiliki masalah dengan ulama, sehingga tidak ada alasan pemerintah untuk menerapkan perlakuan berbeda kepada ulama.
“Istilah kriminalisasi ulama tidak tepat. Ulama yang mana?,” ujarnya
ia Menjelaskan, langkah yang diambil pemerintah bukanlah mengkriminalisasi Ulama namun oknum oknum nya.
“Begini, yang kami permasalahkan bukan ulamanya, tapi langkah-langkah kriminalnya itu. Jadi ini oknum. Jangan juga jadi digeneralisir bahwa pemerintah melawan umat Islam. Bukan,” jelas dia.
“Jadi, apakah itu ulama, pedagang, politisi, atau birokrat. Kalau tindakannya menyangkut masalah kriminal, ya diproses,” tambah Wiranto.
Wiranto juga menyampaikan, Maraknya berita-berita yang dinilai mengadu domba pemerintah dengan pihak lain ini, membuat Menko Polhukam meminta publik lebih menyaring kabar-kabar yang beredar, terutama di media sosial (medsos).
“Ini yang di medsos harus hati-hati, dan juga media hati-hati memberitakan masalah ini,” tutur dia.
Sebelumnya, Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendatangi Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (9/6/2017)
Ia mengaku kedatangannya ke sana ditujukan untuk menyampaikan permintaan dari Presidium Alumni 212 kepada pemerintah, agar menghentikan kriminalisasi terhadap ulama dan menyelesaikan persoalan hukum yang menjerat ulama dengan jalan nonjudicial. (ant)
