MEDANHEADLINES.COM -Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengingatkan kepada Anggota DPRD Fraksi PDIP di seluruh daerah untuk menjadi yang terdepan dalam menjalankan fungsi legislasi, budgeting dam controlling.
“Kita harus mengawal penggunaan uang rakyat, mulai dari penghitungan, penyusunan hingga penggunaanya. Itulah amanat Pancasila,” Ujarnya saat memberikan Workshop bimbingan teknis peningkatan kapasitas tugas pokok fungsi anggota dan pimpinan dewan provinsi, kabupaten dan kota se-Sumatera, di Hotel Grand Mercure, Selasa (26/11/2019)
Djarot yang juga Anggota DPR RI Itu menegaskan, Kepada para Anggota legeslatif untuk berhati-hati dalam melakukan penyusunan anggaran,Menurutnya, anggaran yang baik harus disusun berbasis kinerja alias performance base budgeting.
” Anggaran tidak boleh lagi disusun atas prinsip ‘money follow the function’ atau anggaran mengikuti fungsi SKPD, Tapi anggaran harus disusun berdasarkan skala prioritas program. Jangan ada lagi ‘gelondongan’ anggaran,” katanya.
Menurutnya, Anggaran yang disusun harus berdasarkan aspirasi masyarakat. Ia juga menjelaskan skala prioritas,agar ada fokus anggaran misalnya di bidang pendidikan.
“Kalau kami di Jakarta kemarin, fokus kami pada pendidikan makanya ada Kartu Jakarta Pintar dengan sistem cashless,” jelasnya.
Djarot juga mendorong digunakannya sistem e-budgeting dan e-planning dalam penyusunan anggaran.
“Dengan sistem e-budgeting ini dan e-planning itu makanya ada kejanggalan lem aibon itu,” katanya.
Menurut Djarot, modus saat ini agar anggaran sulit diaudit yakni digunakan untuk membeli barang habis pakai.
“Beli barang habis pakai seperti lem, kertas agar tidak bisa diaudit hanya ada kuitansinya saja. Makanya saat ini banyak yang menjual stempel toko untuk kuitansi-kuitansi palsu itu,” katanya.
Djarot mengatakan, di beberapa daerah ditemukan pembelian barang yang berulang selama bertahun-tahun.
“Ada yang beli laptop tiap tahun, gorden jendela tiap tahun, itu kan tidak logika,” imbuhnya.
Ia juga menjelaskan, para Anggota DPRD agar mudah memeriksa pendapatan daerah melalui e-pajak dan e-retribusi.
Ia juga meminta para Anggota Dewan mengawasi program sosialisasi yang diadakan tiap instansi.
“Karena banyak digunakan hanya untuk menghabiskan anggaran saja,”pungkasnya.(red)
