MEDANHEADLINES.COM, Medan – Hasil survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan, penetrasi pengguna internet di Indonesia di 2019 sudah mencapai 64,8 persen. Naik 10,12 persen dari 2018 yang masih di angka 54,68 persen. Artinya, 171 juta jiwa dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 260 juta jiwa, padahal pertumbuhan penduduk hanya 0,63 persen.
Kontribusi terbesar pengguna internet di Indonesia tetap Pulau Jawa sebanyak 55,7 persen, Pulau Sumatera 21,6 persen, dan area Indonesia Timur 10,9 persen. Untuk Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Utara nomor satu kontribusinya dibanding provinsi lain, sebesar 6,3 persen. Walau berkontribusi cukup tinggi, ternyata juara penetrasinya adalah Bengkulu. Untuk Jawa, ranking satu untuk penetrasi adalah DKI Jakarta namun Jawa Barat menjuarai kontribusinya.
“Kalau kita bicara penetrasi, di setiap daerah sudah cukup tinggi. Bahkan ada beberapa daerah yang penetrasinya lebih tinggi dari Jawa, mungkin karena penduduknya tidak terlalu banyak namun infrastrukturnya sudah tersedia. Kenaikan 10 persen itu sangat bagus, 64,8 persen sudah sangat tinggi sekali…” kata Sekretaris Jenderal APJII, Hendri Kasyfi kepada medanheadlines.com di Medan, Selasa (27/5/2019) kemarin.
Ditanya apakah pihaknya juga melakukan survei untuk usia para pengguna dan dampak dari penggunaan internet, Hendri mengiyakan dan langsung memaparkan banyak hal. Katanya, kalau dilihat dari segmen umur, penetrasi paling tinggi di umur milenial.
“Di umur 15 sampai 19 tahun, penetrasinya sudah 91 persen. Jadi, 90 persen anak berusia 15 sampai 19 tahun sudah berinternet. Soal ‘bullying’ di internet, ternyata 49 persen pernah di-bully namun 31 persen membiarkan atau diam saja. Kalaupun ada yang melawan, cuma 7,7 persen. Konten porno ternyata masih berada di angka tertinggi, 55 persen,” ungkapnya.
Menggunakan internet sehari-hari dari desktop jumlahnya sudah minim, dengan komputer dan laptop sedikit naik, namun begitu bicara smartphone jumlahnya langsung melonjak. Kalau dipersentasekan, ada di angka 93 persen. Kalau dari waktu, rata-rata orang Indonesia berinternet setiap harinya mulai tiga sampai empat jam. Dalam tiga bulan terakhir, pengguna internet didominasi menggunakan akses paket data, sementara menggunakan internet di rumah jumlahnya minim.
“Inilah yang nanti akan dibicarakan di Rakernas, peningkatan penetrasi fixed broadband. Jadi koneksi seperti Indihome, atau banyak IP lain di Indonesia, bukan hanya satu produk. Soalnya, dari 100 persen, ternyata yang punya internet di rumah cuma 14 persen, semuanya pakai handphone. Ini yang mau kita tingkatkan,” ucap Hendri.
Untuk operator, menurutnya, terbesar dikuasai Telkomsel. Hasil survei membuktikan, orang memilih operator bukan karena harga tetapi karena signal.
“52 persen karena signal, harganya gak masalah karena semua operator harganya sudah murah. Survei APJII 2019 dilakukan sampai skala provinsi sementara di 2018 hanya skala wilayah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan. Jadi saya harap, Pak Bambang Heru bisa mencari waktu bertemu dengan Pak Gubernur Edy Rahmayadi untuk melaporkan survei ini,” pungkasnya.
Ketua Pengurus Wilayah APJII Sumut Bambang Heru Wijaksono menambahkan, saat ini organisasinya memiliki 450 anggota perusahaan penyelenggara, ditambah sekitar 900 anggota non penyelenggara. Ke-900 itu adalah perusahaan atau lembaga yang memiliki satu blok IP yang langsung membeli ID NIK (bagian dari APJII yang mengelola IP Address di Indonesia berdasarkan SK Menkominfo). Di Sumut sendiri, anggota APJII ada 33 perusahaan.
Pada 27 dan 28 Juni 2019 mendatang, APJII Sumut menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-46. Rencananya akan dibuka oleh Menteri Kominfo Rudiantara. Tema yang diusung adalah: APJII aktif mendukung tersedianya infrastruktur anggota dalam meningkatkan penetrasi fixed broadband di Indonesia.
“Eranya sekarang kan fiber optik, APJII akan membantu anggotanya terutama yang belum mempunyai infrastruktur sendiri untuk bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang memiliki infrastruktur sehingga dapat menggunakannya,” kata Bambang.
Selain membahas soal fixed broadband, juga akan dibincangkan permasalahan kenaikan tarif internal. Tarif ini akan mengaju pada data center yang dimiliki APJII di beberapa kota serta para anggota yang meletakkan servernya di lembaga ini.
“Tarif internal, tidak ke masyarakat. Belum ada memang mengatur tarif atas bawah,” imbuhnya (Afd).
