MEDANHEADLINES.COM, Medan – Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) menggelar kunjungan kerja ke Kantor Kemenag Sumut di Jalan Gatot Subroto Medan, Selasa (2/10). Kunker dalam rangka pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan dan pelaksanaan ibadah haji di Sumut.
Kepulangan kloter terakhir pada 27 September lalu merupakan tanda selesaikan pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Maka, berdasarkan Undang-undang RI Nomor 13/2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, pengawasan dan evaluasi perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan haji di masa mendatang.
Walau diakui dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini secara umum berjalan baik dan lancar, namun dinilai tetap ada catatan evaluasi.
Demikian dijelaskan Ketua Komite III DPD-RI, Dedi Iskandar Batubara usai pertemuan tersebut. Ia menilai, penyelenggaraan haji tiap tahun kian baik.
“Kita tentu menemukan, dari waktu ke waktu proses penyelenggaraan haji kita semakin baik. Saya kira banyak pihak yang mengakui itu. Termasuk oleh DPD-RI sendiri, ketika di Mekkah, Madina dan Mina kita mendapatkan bahwa alhamdulillah penyelenggaraan semakin baik,” ujarnya.
“Ini sekarang kunjungan kita hari ini menjadi poin evaluasi kita terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Kita ambil sampel salah satunya di Sumut. Ini ‘kan, secara keseluruhan sudah cukup baik semuanya, hampir tidak ditemukan persoalan-persoalan yang crowdid, tapi tentu juga masih ada beberapa catatan yang perlu dievalusi untuk tahun depan. Agar pelaksanaan haji semakin berkualitas,” lanjutnya.
Poin evaluasi yang disampaikan, antara lain menyoal sarana prasarana dan pelayanan agar menjadi fokus pemerintah.
“Contoh kasus misalnya menyoal sarana prasara di Asrama Haji Medan, saya kira juga perlu pemerintah pusat memperhatian hal ini. Supaya makin nyaman jemaahnya, meskipun barang kali sudah cukup baik. Tapi kita berharap agar tahun depan dapat jauh lebih baik lagi,” tandasnya.
Ia menilai, diperlukan integeritas dalam hal pelayanan dan sarana prasarana pelaksanaan haji.
“Menurut saya harus teringerasi antara asrama atau tempat menginapnya dengan ruang makan termasuk klinik kesehatan sehingga tidak ada masalah. Kalau teringerasi ‘kan lebih bagus,” pungkasnya.
Hasil dari pertemuan itu juga membahas tentang diperlukan peningkatan kompetensi bagi petugas kloter dan petugas haji.
“Dibutuhkan kompetensi yang lebih baik dari petugas kloter dan petugas haji kita. Kalau untuk pembimbing ibadah saya rasa sudah cukup bagus, hanya mungkin jumlah orangnya perlu ditambah,” ujarnya.
Dijelaskannya, karena jumlah jemaah pada satu kloter sektiar 393 orang dinilai masih kurang rasio untuk jumlah petugasnya. Kendati demikian, jumlah itu masih bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan yang sudah ada dan berjalan ini. Untuk menjaga nilai ibadah di tanah suci.
Dedi Iskandar menjelaskan, faktor penting lain yang menjadi persoalan yaitu tentang tim pembimbing haji daerah. Ia menilai, kompetensi TPHD perlu menjadi perhatian dan tidak menjadi beban.
“Bagi pemerintah daerah kalau ingin merekomendasikan TPHD dari daerahnya silakan saja. Itu ‘kan kewenangan daerah sesuai dengan aturan yang ada. Tapi harus diperhatikan juga bahwa TPHD ini kemudian jangan juga menjadi beban justru yang kita harapkan mereka menjadi pelayan di sana, jangan malah minta dilayani. Menurut saya ini tidak baik,” ungkapnya.
Ia mengatakan, sebagai petugas haji yang direkomendasikan pemerintah daerah seharusnya bisa mendukung dan mempercepat proses.
“Bukan malah menjadi bagian yang menciptakan masalah baru. Saya kira itu, soal temuan lain sebenarnya cukup banyak,” tandasnya.
Berikutnya persoalan di Mina, itu otoritas pemerintah Saudi Arabia. Jadi kalau ada temuan belum nyamannya jemaah haji berada di Mina itu bagian pemerintah kita dengan Saudi. Indonesia tidak bisa melakukan banyak hal soal itu kecuali menyerahkan hal itu kepada kebijakan pemerintah Saudi.
Ia menjelaskan, kalau pun mau diusulkan Mina dijadikan dua tingkat, saya kira itu kewenangan mereka.
“Yang pasti teritorial mereka tidak mungkin ditambah, tapi kenyataannya jemaah haji terus bertambah. Solusi itu kita serahkan kepada mereka, tawaran menjadikan Mina dua lantai sudah kita sampaikan melalui pemerintah kita. Sehingga jemaah bisa merasa lapang dan nyaman di sana,” paparnya yang didampingi para delegasi DPD-RI.
Kunjungan disambut hangat Plt Kakanwil Kemenag Sumut, Drs H T Darmansah, MA bersama para pejabat di lingkungan Kemenag Sumut. Ia juga menyampaikan, pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan baik dan sukses.
Banyak kemajuan yang dilakukan dari berbagai aspek. Mereka juga melakukan observasi kepada para jemaah terkait soal pelayanan yang banyak mendapat apresiasi. (raj)
