MEDANHEADLINES.COM, Medan -Kontestasi politik jelang Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 2018 kian memanas. Berbagai persiapan mulai digenjot oleh Partai politik dalam menghadapi momentum tersebut.
Hal itu juga diikuti oleh mulai bermunculannya wacana politik identitas yang akan mengiringi Pilkada serentak 2018 mendatang.
Menyikapi hal tersebut, Staff Khusus Bidang Komunikasi Amnesty International Haeril Halim mengatakan, politik identitas bisa memicu terjadinya konflik bahkan bisa sampai pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Saat menjadi pembicara pada acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Meredam Politik Identitas Jelang Pemilu” di Medan pada Rabu (27/12/2017).
“Retorika ‘kita dan mereka’ masih kerap dipakai jelang pemilihan kepala daerah. Apalagi menonjolkan identitas tertentu. Sadar atau tidak, wacana di media sosial sering menggiring hal tersebut. Bisa disebut politik kambing hitam atau demonisasi,” kata Haeril
Dia berkaca pada Pilkada Jakarta yang sarat akan politik identitas. Saat itu calon petahana Basuki Tjahaya Purnama yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat melawan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Basuki alias ahok diterpa kasus penistaan agama yang menjeratnya ke hotel prodeo.
Menurutnya, para pemangku kepentingan kerap menggunakan politik identitas dengan menonjolkan kelompok masing-masing. Sebagaimana yang terjadi pada Pilkada DKI lalu yakni mencuatnya isu agama.
“Kasus Pilkada Jakarta harus jadi pembelajaran. Demonisasi di tengah Publik juga masih ramai. Tujuannya untuk mencari kambing hitam untuk disalahkan. Seharusnya kita menyatukan. Labelling kafir, menyimpang atau sebagainya ini masih terjadi. Padahal di konstitusi sudah jelas hal seperti itu dilarang,” ujarnya.
Demonisasi bisa diartikan melebih-lebihkan keburukan atau kejahatan hingga sesuatu jadi tampak buruk luar biasa, jahat sempurna dan tidak ada sedikitpun kebaikannya. Bagi Haeril harusnya pemerintah hadir sebagai pemangku kebijakan. Bukan malah absen dan hanya melihat wacana itu terus bergulir.
“Seharusnya pemerintah hadir di situ. Yang keliru untuk dilakukan , menonjolkan identitas untuk kepentingan politik tertentu. Tidak ada yang salah dengan identitas. Politisasi identitas itu yang salah,” pungkas Haeril.
Selain itu, Haeril juga berharap, pemerintah dan partai politik bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sampai sekarang, pendidikan politik masih sangat jarang dilakukan, khususnya kepada masyarakat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan (Elsaka) Bekmi Silalahi mengatakan, masyarakat kerap kali terbawa dalam wacana politik identitas. Bahkan, sampai memicu konflik antar kelompok masyarakat karena berbeda pendapat dan pilihan.
“Masyarakat harus dibekali pendidikan politik.
Isu sara menjadi senjata yang ampuh digunakan para pesaing politik untuk mendapat kekuasaan. Masyarakat juga terhanyut dalam permainan politik. Ini yang akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Diskursus politik jangan sampai memecah belah persaudaraan,” ujar Bekmi. (Cis)
