MEDANHEADLINES.COM – Wali kota Medan Dzulmi Eldin menyampaikan pengalamannya terkait pelaksanaan skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek Light Right Transport (LRT) di Kota Medan.
Hal ini disampaikan Eldin saat tampil sebagai speaker dalam acara Indonesia (PPP) Day 2017 dengan mengusung tema “A New Way, A New Opportunity” di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan Jalan Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2017).
Diungkapkan Wali Kota, Pemko Medan saat ini sedang membangun LRT dengan menggunakan skema PPP atau KPBU. “Tujuan pembangunan LRT ini untuk menyediakan angkutan massal yang nyaman, handal dan terpadi kepada warga guna meningkatkan aksebilitas dan konektifitas dengan mempertimbangkan aspek teknis, keuangan, ekonomi dan lingkungan,” kata Eldin.
Dihadapan 30 kepala daerah serta Perwakilan Bank Dunia Laurence Carter, Dubes Kanada Peter MacArthur, Plt Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan, Eldin selanjutnya memaparkan apa-apa yang harus dipersiapakan dalam proyek PPP (KPBU) pembangunan LRT tersebut.
Selain mempersiapkan struktur internal Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJKP) dan pembekalan pemahaman PJPK mengenai skema PPP (KPBU), Eldin juga menjelaskan secara rinci poin-poin koordinasi yang dilakukan dengan Kementrian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) dan berkoordinasi dengan stakeholders terkait penyiapan proyek PPP (KPBU).
Dikatakan Wali Kota, Pemko Medan sangat terbantu dengan adanya fasilitas penyiapan proyek KPBU oleh Kementrian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebab Pemko Medan tidak mengeluarkan anggaran untuk mendanai studi-studi yang dilakukan dalam penyiapan proyek.
Selain itu tambah Eldin lagi, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan selama proses ini berlangsung cukup baik dengan pihak-pihak terkait, khususnya kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. “Pemko Medan juga secara aktif mengawal proses ini melaui tim-tim yang dibentuk antara lain Tim Koordinasi dan Tim KPBU dengan melibatkan banyak unsur pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemko Medan,” jelasnya.
Sementara itu Menkeu Sri Muliani Indrawati yang juga menjadi salah satu speaker menjelaskan mengenai dukungan dan fasilitas fiskal seperti Dukungan Kelayakan (VGF), Penjaminan dan Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) serta contoh proyek yang telah menerima dukungan dan fasilitas fiskal tersebut.
Sedangkan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono memaparkan mengenai dukungan PUPR untuk proyek di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat seperti contoh proyek yang telah menerima dukungan. Kemudian Mendagri Tjahjo Kumulo menjelaskan mengenai Availability Payment prosedur pelaksanaannya. Sedangkan Wali Kota Lampung Herman HN menyampaikan pembangunan proyek SPAM Lampung yang juga menggunakan skema PPP (KPBU).\
Dalam acara ini, Menteri Keuangan juga menyerahkan award kepada Wali kota Medan karena telah menerima fasilitas PDF (Project Development Fund) atau Dana Penyiapan Proyek yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Fasilitas. Di samping Wali Kota Medan, empat Wali Kota lainnya yakni Wali Kota Pekanbaru, Lampung, Semarang dan Sidoarjo juga mendapatkan award. (rls)
