MEDANHEADLINES – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Masyarakat menghindari Kampanye Hoax jelang Pilkasa 2018 dan Pilpres 2019 mendatang.
“Pasangan calon yang mengumbar kebencian dan ftnah harus ditindak tegas. Kampanye harus berlangsung fair, adu program, adu konsep, adu visi misi bagaimana menggalang masyarakat, meyakinkan masyarakat untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan,” ujar Tjahjo.
Tjahjo juga menilai perlunya aturan pemberian sanksi kepada pasangan calon yang terbukti melakukan kampanye dengan menyebar berita bohong atau hoaks. Misal, lewat Peraturan KPU atau Bawaslu dan tentunya dibahas bersama dengan Komisi II DPR RI.
“Pokoknya kalau ada tim sukses paslon dalam kampanye pilkada atau pilpres yang yang menyebar berita (bohong), pada intinya saya kira harus didiskualifikasi kalau tidak akan merusak mekanisme demokrasi kita,” tambah dia.
Kesuksesan sebuah hajatan besar demokrasi ini, kata Tjahjo terletak pada tingkat partisipasi publik dalam pemilihan, tidak ada politik uang dan terakhir adalah tidak ada kampanye menyesatkan yang berbau fitnah dan ujaran kebencian. Semua parpol tentu memiliki komitmen yang sama terkait hal ini.
Sementara terkait kelompok Saracen yang menciptakan media untuk menebar konten dan isu hoax. Ia meminta agar aparat kepolisian melakukan tindakan tegas dan juga mencari tahu pihak-pihak terkait yang diduga terlibat dalam pemesanan berita-berita tersebut.
Tjahjo mengatakan, pemerintah dan seluruh partai politik (parpol) sepakat mendorong kepolisian mengusut siapa aktor-aktor dibalik kelompok Saracen. Termasuk siapa saja yang memesan konten berita berbau SARA, ujaran kebencian dan fitnah lewat industri media tersebut.
“Saya kira, apapun kita harus mengapresiasi kepolisian dan saya kira seluruh parpol dan pemerintah mendorong untuk mengusut tuntas apa di belakang kelompok ini, apakah hanya bisnis semata,” Pungkasnya.(red)
