MEDANHEADLINES.COM, Medan – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan berunjuk rasa di Kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Medan Petisah, Rabu (31/5/2023). Mereka mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal “cawe-cawe” dalam penentuan Bacapres di Pilpres 2024.
Pantauan di lokasi, massa datang dengan menumpangi angkot sekitar pukul 10.48 WIB. Mereka langsung memarkirkan mobil komando yang terpasang spanduk “Presiden Jokowi harus netral, kedaulatan ada di tangan rakyat” tepat di depan kantor DPRD Sumut. Selanjutnya mereka membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan yang di antaranya: Menolak kriminalisasi dan politisasi hukum jelang Pemilu 2024. Dan menolak politisasi birokrasi dan aparat negara di Pemilu 2024.
Koordinator aksi, M. Roni Alhadi mengatakan, kedatangan mereka ke rumah wakil rakyat itu untuk menyampaikan keresahan masyarakat terkait pernyataan Presiden Jokowi soal penentuan Bacapres dan mekanisme pemilihan presiden (Pilpers) pada 2024.
“Pertama kita mendorong Presiden Jokowi agar tidak “Cawe-Cawe” dalam penentuan Bacapres. Sebab, ini sangat tidak fair dan berimbas fatal dengan kedaulatan serta keadilan rakyat,” kata Roni kepada wartawan di lokasi.
Selain itu, lanjut Roni, Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan juga mengkritisi isu polarisasi yang gencar dibangun jelang perhelatan Pemilu. Hal itu semakin menjadi kekhawatiran ketika isu polarisasi ini dimainkan oleh aparat negara, khususnya penegak hukum.
“Pasti takut, karena kita tahu ke mana kiblat dan arahnya. Jelas mengikut arah presiden, dan ini sudah menjadi konsumsi publik,” ujarnya.
Massa aksi juga mendesak agar sistem Pemilu dilakukan dengan cara terbuka. Pasalnya, jika pemilihan dilaksanakan dengan cara tertutup maka ini menjadi kemunduran dalam demokrasi di Indonesia.
“Kalau kebijakannya tetap seperti itu (tertutup), kita akan mendesak dan memobilisasi massa yang lebih besar lagi. Boikot Pemilu bisa saja menjadi opsi kita jika pemilihan tertutup, karena kawan-kawan ingin memperjuangkan ini tetap terbuka,” pungkasnya.
Dikutip dari berbagai sumber, Presiden Jokowi mengatakan dirinya akan “cawe-cawe” di Pemilu 2024 demi bangsa dan negara. Pernyataan itu sontak menimbulkan berbagai komentar dari masyarakat dan partai politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat menggelar pertemuan dengan pemimpin redaksi beberapa media di istana negara pada Senin (29/5/2023). Jokowi menegaskan bahwa “cawe-cawe” yang dimaksudnya tidak akan melanggar aturan.
“Demi bangsa dan negara saya akan “cawe-cawe”, tentu saja dalam arti yang positif,” katanya. (FAD)
