Bawaslu RI : 11 Daerah di Sumut Ajukan Permohonan Sengketa Pilkada ke MK

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mencatat adanya 133 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang masuk ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada di Sejumlah Wilayah di Indonesia

“PHP Gubernur ada 5 permohonan, PHP Bupati 114 permohonan, PHP Wali Kota 14 permohonan. Jadi, totalnya 133 permohonan,” kata Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, pada Kegiatan Evaluasi dan Invetarisasi Data Hasil Pengawasan Dalam Rangka Persiapan Perselisihan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020 di Medan, Kamis (24/12).

Untuk di Sumut, Katanya, dari 23 Kabupaten/Kota mel‎aksanakan Pilkada serentak ada 11 permohonan yang masuk ke MK, yakni Kota Medan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Nias Selatan.

 

Kemudian ‎Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Karo.

Dengan masuknya sejumlah gugatan ini, Fritz menilai Pilkada serentak 2020 belum dapat dinyatakan berakhir.
” Meski bukan Bawaslu yang digugat dalam hal ini, Namun, Kami tetap mempersiapkan diri terkait hal itu seperti menyiapkan dokumen atau bukti yang diperlukan untuk menghadapi sengketa hasil. Apalagi, sengketa hasil suara di MK adalah final performance,” Jelasnya

Dalam kesempatan ini, Fritz juga mengimbau seluruh jajaran Bawaslu bekerja sama dengan saling berbagi data guna menghadapi sidang perselisihan di MK.

“Kepada teman-teman, kami harapkan untuk saling berbagi data, karena pada akhir inilah di MK penyelesaian segala perselisihan,” Pungkasnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *