Korban Kekerasan Seksual Butuh RUU P-KS Disahkan

 

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Langit berubah menjadi gelap dan rintik mulai jatuh. Tapi, puluhan orang yang didominasi kaum hawa itu tidak bergerak dari tempat duduknya.

Petikan gitar akustik dan aksi teatrikal yang ditampilkan remaja putri semakin membuat massa terpaku di aspal depan Tugu Kantor Pos Pusat Medan, Sabtu (21/9) jelang petang.

Massa juga berorasi sambil membentang poster dan spanduk berisi desakan agar DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Penampilan mereka berhasil menyedot perhatian pengendara yang melintas. Tertibnya massa tak membuat polisi kesulitan mengatur arus lalu lintas saat aksi berlangsung.

Ketua Dewan Pengurus Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI), Lely Zailani mengatakan, massa aksi tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Sumut Untuk Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (GEMSU). Aksi damai dilakukan untuk mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU P-KS.

“RUU P-KS ini kan inisiatif dari DPR sendiri yang sudah masuk dalam rancangan Prolegnas di 2016. Tapi, kenapa sampai hari ini belum juga disahkan,” kata Lely disela-sela aksi berlangsung.

Menurut Lely, sampai hari ini Indonesia belum punya payung hukum khusus penanganan kekerasan seksual. Meskipun demikian, sudah tiga tahun berlalu tapi RUU P-KS belum juga disahkan, sementara ribuan korban terus berjatuhan.

“Masalah kita di situ, jadi yang namanya korban kekerasan seksual enggak ada perlindungan hukumanya,” ujarnya.

Ketika disinggug apa alasan DPR belum juga mengesahkannya, Lely mengaku tidak mengetahuinya. Padahal ia dan perwakilan forum pengada layanan HAPSARI di Jakarta sudah melakukan audiensi dan bertemu dengan DPR RI khusunya panitia kerja RUU P-KS Komisi VIII. Pemerintah pun sudah setuju untuk memasukkan apa yang diusulkan.

“Kita juga heran kenapa sampai saat ini belum disahkan. Malah DPR secara diam-diam mengesahkan revisi UU KPK. Dan sekarang sibuk membahas RUKUHP, malah RUU P-KS yang dari dulu gak disinggung-singgung. Kayak gak punya nurani padahal korban terus berjatuhan,” kesal Lely.

Melalui aksi ini, sambung Lely, GEMSU mendesak DPR RI untuk menggunakan hati nurani. Berilah masyarakat hasil karya yang berguna di penghujung masa jabatan.

“Masa kerja mereka berakhir di 30 September. Tolong sempatkan karena masih ada waktu mengetuk palu untuk mengesahkan RUU P-KS ini,” imbaunya.

Jika sampai berakhir masa jabatan DPR belum juga mengesahkan RUU P-KS, maka ribuan korban di Indonesia berarti sama sekali tidak dilindungi oleh negara.

“Kalau belum disahkan, berarti negara gak hadir kepada rakyat kecil, kepada korban kekerasan seksual, dan keluarga korban. Itu artinya negara tidak perduli,” tegas Lely.

Lely menambahkan, disahkan atau tidak, pihaknya akan terus melakukan konsolidasi, menyuarakan dan ada di samping korban untuk mencari cara lain. Termasuk bicara kepada DPR RI periode yang baru.

“Untuk Sumut aja, korban kekerasan seksual yang ditangani HAPSARI dari 2017-2019 berjumlah 150 kasus. Sialnya, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak. Mereka-kan harus dilindungi dan diselamatkan. Kalaupun korbannya bukan anak-anak, negara juga harus melindungi karena ini soal martabat kemanusiaan,” jelasnya.

Kebanyakan para korban kekerasan seksual tidak bisa berbuat apa-apa. Alasannya, kasus ini sulit untuk diselesaikan karena tidak memiliki payung hukum.

“Nanti kenanya pasal pencabulan dan hukumnya cuma empat bulan, karena tidak ada pasal tentang kekerasan seksual. Terus, kasus perkosaan yang ada di KUHP baru bisa hukum kalau perkosaan dalam bentuk penetrasi. Jika tidak penetrasi, itu tidak dianggap kekerasan seksual, jadi pelakunya banyak yang lolos,” pungkas Lely. (AFD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *