“Pimpinan, Ini Sidang Paripurna, Kok Ada Penyusup…”

Aksi tolak revisi UU KPK yang dilakukan aktivis Korsub saat sidang paripurna di DPRD Sumut berlangsung. MEDANHEADLINES.COM/Rha

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Lagi-lagi sidang paripurna dengan agenda pengambilan keputusan bersama DPRD dan gubernur Sumut terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2019 tak memenuhi memenuhi quorum. Padahal, gara-gara dua kali gagal karena absen berjamaah yang dilakukan para wakil rakyat, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman disomasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut dan Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHdAR), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.

Sampai pukul 11.15 WIB, pengeras suara di gedung megah dan dingin masih memanggili para anggota dewan agar memasuki ruang rapat. Fraksi PDI Perjuangan malah terkesan tak peduli dengan suara berisik itu. Mereka menggelar konfrensi pers menjabarkan hasil evaluasi setahun kepemimpinan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakilnya Musa Rajekshah.

Wagirin akhirnya membuka sidang meski jumlah yang hadir hanya 61 orang, padahal menurut ketentuan harus berjumlah 67 orang untuk dianggap dan sah. Edy Rahmayadi pun tak terlihat batang hidungnya. Terjadi perdebatan karena pimpinan sidang akan menskor persidangan dan membukanya kembali pada pukul 14.00 WIB, menunggu qourum. Para anggota yang sudah hadir sejak pagi langsung protes.

Ada yang meminta agar wartawan mencatat nama-nama yang tidak hadir lalu memberitakannya supaya malu. Ada yang menuding bahwa absen berjamaah yang dilakukan para wakil rakyat semakin memperburuk citra dewan di mata khalayak. Sementara sebagian lain meminta pimpinan sidang tegas memutuskan Perubahan APBD 2019 meski tidak memenuhi syarat, atau meneruskannya kembali ke Kementerian Dalam Negeri.

Sedang sengit-sengitnya laga argumen, tiba-tiba dari sudut kanan balkon ruang sidang turun poster berukuran besar. Isinya menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan menolak calon pimpinan (capim) KPK yang bermasalah. Sontak aksi ini membuat heboh dan adu debat sempat terhenti. Tiga demonstran dari Koalisi Rakyat Sumut Bersih (Korsub) kemudian menyanyikan lagu Pada Mu Negeri sambil mengangkat tangan kiri.

Kok, bisa masuk? Turunkan itu, tangkap…” kata seorang petugas pengamanan, Senin (9/9).

“Pimpinan, ini sidang paripurna, kok ada penyusup. Tolong ditertibkan, ini sudah menciderai rapat kita,” teriak beberapa anggota dewan.

Lucunya, Wagirin santai saja dan terkesan membiarkan aksi berlangsung.

“Biarkan saja mereka menyampaikan aspirasinya…” ucapnya.

Hanya hitungan menit, petugas pengamanan langsung mengamankan para demonstran dan posternya. Di luar gedung, Maswan Tambak dari LBH Medan yang melakukan aksi mengatakan, revisi Undang-Undang KPK adalah upaya pelemahan lembaga antirusuah secara sistematis.

“Kami tegas menolak, membuat pesimis pemberantasan korupsi. Di Sumut, angka korupsi tinggi. Sampai hari ini masih menjadi daerah penghasil koruptor terbanyak. Beberapa anggota dewannya berjamaah ditangkap KPK,” kata Maswan.

Dia menuntut DPRD Sumut juga menolak revisi UU KPK dan Capim bermasalah, lalu menyampaikan aspirasi masyarakat Sumut ke DPR RI. Maswan mengingatkan, jangan sampai wakil rakyat Sumut malah mendukung revisi. Jika DPRD meligitimasi pelemahan KPK, maka lembaga ini akan menjadi lembaga di bawah pemerintah yang tidak independen lagi.

“Kewenangan penyadapan akan dihilangkan, ini pelemahan dalam pemberantasan korupsi, harus ditolak! DPRD Sumut harus mendukung penuh upaya publik dalam melawan segala bentuk usaha pelemahan KPK,” timpal Ibrahim dari SAHdAR.

Usai men-skor sidang, Wagirin yang dimintai komentarnya soal aksi tolak revisi UU KPK bilang, mengapresiasi keluhan masyarakat tersebut. Walau massa datang tidak di posisi yang tepat, tapi dirinya atasnama DPRD Sumut berterimakasih karena mendapat informasi penting yang disampaikan langsung.

Ups, salah…

Aksi tandingan terjadi di luar gedung dewan. Massa dari Forum Aksi Bersama Rakyat (Akbar) Sumut malah mendukung revisi UU KPK. Massa yang sudah menggelar aksi sejak Minggu (8/9) mengklaim aksi mereka sebagai dukungan kepada KPK. Tak lama, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Brillian Moktar menemui mereka.

Tanpa banyak tanya, dia langsung menjawab agar massa meneruskan perjuangannya. Kalau tuntutannya berupa tulisan, berikan kepadanya agar dikirimkan ke presiden, sekretaris negara dan DPR RI.

“Supaya mereka mengetahui ada masyarakat dan mahasiswa yang menolak revisi undang-undang KPK,” katanya.

Ucapannya ini membuat massa panik, soalnya mereka berada di kubu yang berseberangan. Begitu diberitahu, politisi PDI Perjuangan itu segera berkelit bilang tidak apa-apa.

“Mendukung juga bagus menurut saya, karena ada beberapa hal yang dulu lupa dibuat. Namanya manusia, pasti ada pro dan kontra…” ucap dia.

Gerakan melawan pelemahan KPK terus terjadi, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal KPK menuding pansel KPK bentukan presiden sama sekali tidak mengindahkan input, kritik, serta saran dari publik. Mereka melenggang memberikan daftar nama kandidat dengan rekam jejak bermasalah ke presiden. Kurang dari tiga hari sejak penyerahan nama, badan legislasi (baleg) mengajukan rencana revisi UU KPK dalam sidang paripurna yang akan disahkan pada 24 September 2019 mendatang.

Pengajuan revisi ini sama sekali tidak mengikuti tertib peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan, penyusunan RUU harus berdasarkan prolegnas. Revisi UU KPK tidak tercantum dalam daftar RUU Prioritas 2019. Inisiatif revisi juga melanggar Peraturan Tata Tertib DPR sendiri yaitu pasal 65 ayat 1 yang menyatakan seharusnya baleg DPR mengajukan usulan perubahan prolegnas, bukan mengajukan RUU inisiatif sendiri.

Masyarakat berharap sudah saatnya Presiden Jokowi menggunakan perannya dalam politik untuk berkomunikasi dengan parpol pendukungnya agar tidak memilih calon capim KPK bermasalah. Publik dan media telah banyak menunjukkan data serta fakta proses dan pemilihan capim KPK sehingga tidak ada alasan informasi tidak sampai ke pesiden.

Harusnya usulan revisi UU KPK tidak direspons presiden. Salah satu agenda utama presiden yang disampaikan masa kampanye dulu adalah reformasi regulasi dalam bentuk membenahi perencanaan, perancangan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan merespons DPR dan mengirimkan surat presiden (surpres) yang menunjuk kementerian untuk membahas revisi UU KPK, berarti Presiden tidak konsisten dengan agendanya sendiri untuk melakukan reformasi regulasi.

Presiden harusnya konsisten dengan kalimatnya yang mendukung penuh kerja KPK. Hal ini bertambah bila mengingat kinerja positif KPK yang berdampak pada kemenangan pemilu presiden 2019 lalu. Mengutip Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada 26 Agustus 2019, sebanyak 63,4 persen responden puas dengan kinerja KPK. Masih ada jalan bagi presiden untuk menggunakan posisi politiknya dengan menghentikan proses ini dan menunjukkan keberpihakannya bersama publik untuk menghentikan agenda pelemahan KPK.

Akhirnya disetujui…

Lepas waktu Magrib, setelah melewati perdebatan yang alot, akhirnya DPRD Sumut menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2019 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dewan juga menyetujui Ranperda tentang Rancangan APBD (R-APBD) Sumut Tahun Anggaran 2020 dan Ranperda tentang Pencabutan Perda Provinsi Sumut
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

Pengesahan keputusan ditandai dengan penandatanganan bersama antara Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, dilanjutkan dengan penyerahan dokumen yang disaksikan para ketua fraksi di DPRD Sumut. Edy dalam sambutannya mengapresiasi seluruh anggota dewan yang telah bekerja dan berpikir keras untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak rakyat.

“Semoga keputusan yang dihasilkan hari ini adalah keputusan terbaik, untuk pembangunan dan masyarakat Sumut,” katanya pada Senin malam.

Menjawab kritikan para legeslator terhadap salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pememerintahan Provinsi Sumut, Edy mengatakan akan meningkatkan pengawasan dan evaluasi.

“Sebenarnya tidak ada OPD yang salah. Gubernurnya itu yang salah, tapi ke depan akan saya perbaiki,” ucapnya.

Perubahan APBD 2019 yang disahkan meliputi pendapatan awal sebesar Rp15,3 triliun menjadi Rp14 triliun. Dari sisi belanja, semula Rp15,5 triliun menjadi Rp 14,7 triliun. Untuk pembiayaan, penerimaan semula Rp500 miliar bertambah menjadi Rp981,1 miliar. Pengeluaran awalnya Rp283,8 miliar bertambah menjadi Rp288,8 miliar.

Sedangkan R-APBD TA 2020 yang disahkan sebesar Rp12,4 triliun dari sisi pendapatan dan belanja Rp12,6 triliun. Dari sisi pembiayaan, disetujui penerimaan sebesar Rp300 miliar dan pengeluaran sebesar Rp100 miliar.

Rapat paripurna yang awalnya dijadwalkan berlangsung pagi hari diskor beberapa kali karena tidak quorum. Rapat kembali dibuka sekitar pukul 17.00 WIB dengan jumlah peserta 67 orang. Di tengah rapat, kembali terjadi perdebatan yang menyebabkan para anggota fraksi oposisi PDI Perjuangan meninggalkan gedung. Namun rapat terus berjalan.

Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman menjelaskan, rapat paripurna Perubahan APBD Sumut TA 2019 merupakan saran dari Kemendagri yang meminta agar dilakukan rapat paripurna ulang dengan tenggat waktu sampai 30 September 2019.

Jangan seperti keledai…

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan mengapresiasi langkah kelompok masyarakat yang sangat reaktif terhadap gagalnya sidang paripurna pembahasan Perubahan APBD 2019. Aksi ini dilakukan ketika dewan mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Menurutnya, pembahasan Perubahan APBD 2018 juga gagal dan penyebabnya adalah pembatalan sepihak dari gubernur. Namun tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang berekasi.

“Mengapa ketika DPRD Sumut taat aturan langsung ada reaksi? Sementara ketika gubernur tidak melaksanakan tugasnya semua bungkam? Publik akan menilai sikap dan konsistensi kita semua,” kata Sutrisno.

Dinamika dewan dan Pemerintah Provinsi Sumut terkait pembahasan APBD Perubahan 2019 sudah cukup panjang. Sampai pimpinan sidang mengambil keputusan resmi lembaga menyerahkan penyelesaiannya kepada Kemendagri. Bagi Sutrisno adalah pilihan terbaik. Kalau ada pihak atau kelompok masyarakat yang masih ingin memberi masukan sebaiknya berkomunikasi dengan Kemendagri.

Keputusan menyerahkan penyelesaian ke Kemendagri sudah terlebih dahulu dikonsultasikan. Berdasarkan notulen hasil konsultasi Pemerintah Provinsi Sumut yang dipimpin langsung sekretaris daerah Provinsi Sumut yang telah beredar, pihak Kemendagri sama sekali tidak membahas substansi paripurna dan tidak berani mengintervensi keputusan DPRD.

“Untuk memberi saran paripurna ulang pun Kemendagri tidak berani. Makanya kita semua diminta bisa menerima pilihan bermartabat dewan yang menyerahkan penyelesaiannya ke Kemendagri. Jika ada pihak atau kelompok yang membutuhkan penjelasan dinamika yang terjadi, kami siap menjelaskan semuanya secara terbuka,” ucap Ketua Komisi D DPRD Sumut sekaligus anggota badan anggaran ini.

Dirinya meminta semua pihak untuk berlaku adil sejak dalam pikiran seperti pikirannya Pramudya Ananta Toer. Kalau ingin mengoreksi pembahasan Ranperda R-APBD Perubahan 2019, mari mengoreksi gubernur dan DPRD secara fair dan adil. Pihaknya mengaku telah berusaha optimal mengembalikan martabat Sumut. Akan tetapi hal ini hanya dapat dicapai melalui kerjasama semua pihak.

“Sangat reaktif ke DPRD, namun pasif bahkan cenderung kompromis ke gubernur, ini sikap yang yang tidak sesuai dengan prinsip imparsialitas. Semoga kita semua dapat belajar dari situasi ini sehingga tidak muncul lagi masalah yang sama. Jangan seperti keledai…” pungkasnya. (Rha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *