MEDANHEADLINES.COM, Medan – Ratusan warga Sari Rejo, Kelurahan Polonia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Sumatera Utara di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Senin (14/1/2019).
Dalam unjuk rasa ini warga meminta agar pemerintah segera mengeluarkan sertifikat tanah mereka sesuai dari putusan nomor 229 perdata 1991 dan 1895 oleh Mahkamah Agung (MA).
Ketua Formas (Forum Masyarakat Sari Rejo) Pahala Napitupulu mengatakan aksi yang dilakukan hari ini adalah menindaklanjuti jawaban dari RDP di DPR RI dan jawaban yang diterima dari BPN tentang penerbitan sertifikasi di Sari Rejo.
“Kami menganggap pemerintah tidak konsisten mempertimbangkan keberadaan kami. Seolah kami hanya jadi mainan konsumsi politik dari para politisi dan pejabat-pejabat,” kata Pahala
Ia juga mengatakan, di sekitar Sari Rejo berdiri rumah-rumah dan di bagi-bagikan sertifikasi kepada developer-developer, orang-orang kaya yang diduga dilakukan dengan cara-cara lobi.
“Sertifikat itu selesai, tanpa ada penghalang-halangan dari TNI AU,” katanya.
Pahala meminta kepada Garnisun (satuan tetap dibawah Mabes TNI yang merupakan organisasi militer yang bertugas pokok menegakkan hukum, disiplin dan tata tertib prajurit TNI dan PNS TNI) untuk segera bertindak cepat dan menindak oknum-oknum yang menakut-nakuti warga
“Kami minta Garnisun untuk menindak, pihak-pihak yang hari ini senantiasa menakut-nakuti warga. Kami tidak mau, kalau perlakuan terus seperti ini,” Pungkasnya. (red)
