Foto : Banjir yang melanda Kota Medan (IST)
MEDANHEADLINES.COM, Medan – Hujan deras yang melanda Kota Medan menunjukkan bahwa kota terbesar ketiga di Indonesia ini, belum bisa terlepas dari banjir. Hujan sebentar Medan sudah tergenang. Seperti yang terjadi beberapa hari ini, hujan sebentar sejumlah kawasan di kota Medan terendam. Hal ini pun membuat masyarakat resah.
Menyikapi kondisi tersebut, Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan, fenomena ini terjadi karena program yang tidak tepat sasaran.
“Kita melihat program penanggulangan banjir di Kota Medan masih belum tepat, terbukti masih banyak drainase yang tidak bekerja secara maksimal, dalam menyerap dan menampung air,” kata Paul.
Tahap awal untuk mengurangi efek banjir, lanjut Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini, minimal harus ada ada normalisasi, lalu kemudian dipikirkan bagaimana agar Medan ini tidak lagi terjadi banjir.
Artinya, menurut Paul, harus ada pekerjaan drainase yang benar-benar mampu menanggulangi persoalan banjir ini, karena normalisasi hanya untuk membantu kelancaran air saja, belum tentu sebagai solusi agar tidak lagi banjir.
“Dengan anggaran yang ada jika dikerjakan secara benar dan tepat sasaran saya pikir sudah cukup,”ungkap anggota dewan asal Daerah Pemilihan (Dapil) IV ini.
Dikatakan Paul, seperti jalan rusak misalnya, cukup yang rusak saja yang diperbaiki, jangan jalan yang masih bagus tapi juga diperbaiki, karena intinya bagaimana Medan ini tidak berlobang.
“Seperti jalan Deli yang rusak 200 sampai 300 meter saja, tapi kenapa sepanjang jalan GB Josua yang diaspal, kalau uangnya ada mungkin gak masalah semua diaspal, tapi keuangan Pemko Medan kan sangat terbatas, sementara di wilayah lain masih banyak jalan yang juga butuh perbaikan,”terangnya.
Begitu juga dengan dranase, sambungnya, seharusnya ditinjau wilayah mana yang menjadi kawasan banjir, untuk kemudian dilakukan program penanggulangan banjir. Sebab, harus ada skala prioritas yang harus dikerjakan untuk mengatasi persoalan banjir.
“Keberadaan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) yang ada di kecamatan, sudah cukup berarti dalam melakukan perawatan parit, hanya saja cara kerjanya yang masih belum optimal.
Banyak mandornya yang tidak profesional, faktornya mungkin karena kerja tak kerja, tapi mereka tetap terima gaji. Harusnya mereka digaji berdasarkan laporan kinerja,”pungkasnya. (raj)
