Sumut  

Jelang Pilkada 2018, Bawaslu Sumut Temukan 182 Dugaan Pelanggaran

Komisioner Bawaslu Sumut Hardi Munthe

MEDANHEADLINES.COM, Medan  – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara serta Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota se-Sumut mencatat setidaknya ada 182 Dugaan pelanggaran pilkada yang terjadi di Sumatera Utara Hingga Saat ini.

Komisioner Bawaslu Sumut Divisi Penanganan Pelanggaran, Hardi Munthe mengatakan dari  182 dugaan pelanggaran itu,  Sebanyak 96 indikasi pelanggaran merupakan temuan jajaran pengawas sementara  86 kasus lainnya merupakan laporan masyarakat.

Disebutkannya, dari temuan maupun laporan dugaan pelanggaran tersebut, sebanyak 78 kasus memenuhi unsur pelanggaran atau yang ditindaklanjuti.

” Dari 78 kasus tersebut, 52 kasus merupakan pelanggaran administrasi yang diteruskan kepada KPU dan jajarannya untuk ditindaklanjuti. Sementara 2 kasus pidana Pemilu yang diteruskan kepada kepolisian dan 4 pelanggaran etik penyelenggara Pemilu,” Pungkas Hardi

Dijelaskannya, Dari 78 kasus yang ditindaklanjuti, 20 kasus diantaranya merupakan pelanggaran undang-undang lainnya yang bukan pelanggaran dari pemilihan seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), cybercrime dan lainnya.

“Tidak semua temuan maupun laporan dugaan pelanggaran bisa ditindaklanjuti. Dari 182 dugaan pelanggaran, sebanyak 104 kasus dinyatakan bukan pelanggaran dan dihentikan,” jelasnya.

Menurutnya, ada beberapa penyebab kasus tidak dapat ditindaklanjuti seperti karena pelapor tidak hadir ketika dipanggil untuk kepentingan tindak lanjut atas laporannya.

“Padahal yang bersangkutan sudah beberapa kali dipanggil secara patut dan layak. Sedangkan penanganan pelanggaran pemilihan dibatasi oleh waktu,” paparnya.

Hardi juga menyebut ada laporan yang dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran dan laporannya melebihi batas waktu 7 hari setelah diketahui.

“Penanganan pelanggaran pemilihan ini dibatasi oleh waktu. Jika laporannya melampaui waktu maka kedaluarsa. Begitu juga penanganan pelanggaran dibatasi oleh waktu, dan kalau melebihi masa kedaluwarsa dan tidak bisa dilanjutkan,” sebutnya.

Kendala lainnya dalam hal penanganan dugaan pelanggaran pemilihan, sebut Hardi, seperti ketidaklengkapan laporan, tidak ada saksi yang mengetahui, melihat atau mengalami peristiwa yang dilaporkan atau yang terjadi.

“Laporan yang kurang lengkap dan tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa yang dilaporkan menyulitkan penanganan kasus. Sementara batasan waktu yang diatur undang-undang sangat terbatas. Hanya 3 hari dan paling lama 5 hari sejak laporan diterima jajaran pengawas,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.