MEDANHEADLINES.COM, Medan – Mulai Tanggal 5 Juni 2018 atau H-7 lebaran, Ruas jalan tol Marelan- Binjai akan mulai difungsikan untuk masyarakat umum.
Pemimpin proyek jalan tol Medan-Binjai Hestu Budi Husodo menjelaskan sejauh ini, tol Medan-Binjai yang sudah dioperasikan masih dari Binjai hingga Helvetia dan Terdapat bagian yang belum rampung, yakni dari Helvetia ke Tanjung Mulia dengan jarak sekitar 7 Km.
Hestu juga mengatakan, di antara jalur yang belum selesai itu, ruas Helvetia-Marelan sejauh 2,7 km sudah hampir selesai. Pembangunan ruas ini masih dikebut dan diharapkan dapat digunakan sebelum Lebaran.
“Progresnya sudah sampai 90 persen dan diperkirakan tanggal 5 (Juni 2018) sudah siap untuk difungsikan saat Lebaran,” kata Hestu
Sementara untuk kesiapan jalur itu akan ditinjau oleh pihak terkait, seperti kepolisian dan Dinas Perhubungan. Selanjutnya, pada H-7 Lebaran pintu tol Marelan di Jalan Veteran itu akan dibuka untuk umum.
Pada awal difungsikan, pengguna jalan tol tidak akan dipungut biaya untuk melintas di jalur itu. Meski tetap harus menggunakan kartu tol, lintasan dari pintu Marelan-Helvetia digratiskan hingga H+7 Lebaran.
“Karena belum difungsikan secara menyeluruh atau fungsional, jadi belum operasional, jadi masih gratis,” sebut Hestu.
Jika ruas Helvetia-Marelan difungsikan, pembangunan tol Medan-Binjai ini tinggal menyisakan jalur Marelan-Tanjung Mulia dengan jarak sekitar 4 km.
Sementara itu, Kepala Divisi Pengembangan Jalan Tol PT Hutama Karya, Agung Fajarwanto, juga mengatakan jalur Helvetia-Marelan sudah 90 persen rampung. Jalur ini merupakan bagian dari sekitar 7 km di seksi I, Sei Semayang-Tanjung Mulia, yang menjadi tanggung jawab mereka.
“Jadi kita masih punya PR yang paling berat, yakni dari OP Veteran (Marelan) sampai interchange di Tanjung Mulia, itu kurang lebih sisanya 3 sampai 4 km,” jelasnya.
Pembangunan itu masih terhambat masalah pembebasan lahan, di antaranya terdapat lahan milik TNI Angkatan Laut. Saat ini Kementerian PUPR masih melakukan pendekatan dengan instansi militer itu.
Selain itu masih ada lahan berstatus stanvas, juga ada yang memiliki alas hak gran sultan. Masalah ini ditangani serius pihak Kementerian PUPR. “Kita berkoordinasi dengan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang menyediakan lahan,” imbuh Agung.
Dia berharap masalah lahan segera tuntas, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan. Tidak tertutup kemungkinan lahan itu diserahkan sepotong demi sepotong.
“Apabila lahan itu sudah bisa diserahkan ke kami, tidak usah menunggu semua, itu segera kita lakukan pembersihan sehingga teman-teman dari kontraktor atau penyedia jasa sudah mulai masuk,” jelasnya. (red)
