MEDANHEADLINES.COM –Kepala daerah diminta untuk tidak melakukan mutasi kepada PNS menjelang digelarnya pelaksanaan Pilkada di Berbagai wilayah di Indonesia
Hal ini disampaikan Menkopulhukam Wiranto mengingat adanya kekhawatiran pemutasian PNS tersebut mengandung unsur politik pilkada.
“Kemudian juga masalah mutasi pejabat di daerah kan sebelumnya pemilu ini beberapa daerah cukup marak mutasi-mutasi, pegawai-pegawai di daerah yang memang terindikasi ada sangkut paut dengan masalah politik ini kita hentikan,” kata Wiranto.
“Dan memang tadi 6 bulan sebelum pelaksanaan pencoblosan memang harus berhenti dan sekarang sudah dihentikan,” tegas Wiranto.
Wiranto mengatakan jika proses mutasi PNS jelang pilkada tidak dihentikan, maka risikonya bagi incumbent.
“Misalnya pada masa itu masih mutasi-mutasi itu tentu ada risiko administrasi yang harus diambil kan begitu kan,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga membahas masalah pencairan dana pemilu. Hal ini karena masih ada beberapa daerah yang masih lamban mencairkan dana tersebut.
“ini segera kita instruksikan supaya tidak ada yang melaksanakan kegiatan pencairan dana itu yang bisa mengganggu pemilu tadi sudah kita bagi tugas untuk itu,” Pungkasnya. (red)
