MEDANHEADLINES,Medan – Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menegaskan kepada seluruh kepala daerah untuk menerapkan layanan aplikasi berbasis Online yang bisa di akses publik, layanan ini merupakan bagian dari komitmen dari seluruh kepala daerah di Sumut untuk menjalankan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Basaria menambahkan, tugas utama KPK adalah mendorong agar semua lembaga pemerintah maupun elemen masyarakat secara bersama-sama berkomitmen mencegah perilaku korupsi sejak dini.
“Kita tentu tidak menginginkan terjadinya kesalahan serupa pada daerah yang sama. Karena itulah, KPK Jilid IV komit dengan strategi pencegahan terintegrasi dan berkesinambungan,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) Provinsi Sumatera Utara di Aula Martabe, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (6/4/2017).
Kegiatan ini,lanjut purnawirawan Polri itu, sekaligus upaya mendorong pemerintah daerah untuk terus mengevaluasi, sudah sejauh mana tindak lanjut komitmen penerapan aplikasi layanan elektronik dalam membangun transparansi publik. Sehingga masyarakat bisa tahu bagaimana pemerintah mengelola anggaran pembangunan dan untuk apa saja uang rakyat digunakan.
Sementara Tengku Erry menyampaikan apresiasi kepada KPK yang terus bersedia mendampingi Pemprovsu dan kepala daerah se-Sumut untuk menghilangkan stigma negatif terhadap Sumut selama ini.
“Kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut penandatanganan komitmen Pemprovsu bersama 14 kabupaten/kota pada 14 April 2016 lalu, sekaligus evaluasi setelah setahun pendampingan ,” ujar Erry.
Dalam kegiatan ini, Tampil sebagai narasumber pada rapat ini adalah Mendagri yang diwakili Inspektur Kemendagri, Sri Wahyu Ningsih, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo dan Sekretaris Utama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dadang Kurnia.
Acara ini juga dihadiri Wakil Gubernur Sumut, Nurhazijah, Kapolda Sumut, Irjen Pol. Rycko Amelza Dahniel bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut, Ambar Wahyuni, pimpinan BPKP Sumut, Ombudsman Sumut, para Bupati/Walikota serta Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah masing-masing, pimpinan SKPD Pemprovsu serta para inspektur daerah.(lbs)
