MEDANHEADLINES, Medan – Pemadaman listrik yang terjadi pada awal tahun 2017 lalu akibat gangguan pada instalasi pipa milik PT Pertamina Gas (Pertagas) mendapatkan perhatian serius dari anggota DPD RI asal sumut Parlindungan Purba.
Oleh karena itu Parlindungan Purba SH. MH. Yang merupakan Ketua Komite II DPD RI mengatakan, akan menggelar rapat bersama sejumlah pimpinan PT PLN Persero pusat dan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) di Jakarta.
” Dalam rangka penyerapan aspirasi nantinya akan kami buat pertemuan dengan PLN dan Kementerian ESDM bulan depan di Jakarta,” tegasnya.
Parlin menyebutkan, Rapat tersebut, berawal dari diskusi yang mereka gelar bersama pimpinan PLN Sumbagut, perwakilan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumut, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut dan beberapa elemen masyarakat seperti Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) di Kantor Pembangkit PLN Sumbagut, Jalan Brigjen Katamso Km 5.5, Kecamatan Medan Johor dan disepakatilah beberapa poin yang nantinya akan dibahas bersama Kementrian ESDM, seperti kompensasi atas pemadaman yang dilakukan PLN.
Mengenai pembahasannya, Parlindungan meminta agar PLN tidak sepihak dalam menentukan kompensasi itu. Ia berharap agar elemen masyarakat ikut terlibat dalam deklarasinya.
“Bagaimana kompensasi kepada masyarakat, memang ada sistem deklarasi yang dibuat PLN, apabila listrik padam selama 30 jam baru diberikan kompensasi kepada masyarakat. Namun Saya mengusulkan kepada PLN agar dalam menentukan deklarasi itu supaya melibatkan stake holder (masyarakat), jangan hanya ditentukan PLN saja,” jelas Parlindungan Purba.(pra)
