MEDANHEADLINES, Medan – humbang hasundutan menjadi pemerintah daerah dengan tingkat penyelesaian kerugian daerah tertingi pertama di sumatera utara, dengan tingkat persentase penyelesaian hingga 77,20 persen.
Di Peringkat ke 2 adalah Pemerintah Kabupaten Langkat (60,32 persen) dan pemerintah kota Tebing Tinggi (59,99 persen).
Sebaliknya, pemerintah daerah sibolga menjadi pemerintahan daerah yang paling rendah tingkat penyelesaian kerugian daerahnya dengan tingkat persentase penyelesaian yang hanya 7,07 persen. Dan disusul olehpemerintah daerah Batubara dan Siantar.
Berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, , per tanggal 20 Oktober 2016, pemerintah provinsi dan pemerintah 33 kabupaten/kota se Sumut terdapat sebanyak 3.229 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp1.087.605.547.642 atau 4.086 US$.
Dari jumlah tersebut telah diangsur senilai Rp166.819.152.504 dan telah dilunasi senilai Rp142.705.264.020 sehingga masih terdapat sisa nilai kerugian sebesar Rp777.948.694.869 dan 4.086 US$.
“Pemantauan penyelesaian kerugian ini merupakan akumulasi dari beberapa tahun yang lalu, Jadi jika penyelesaian kerugian ini tidak ditindaklanjuti maka setiap tahun dapat bertambah terus,” ujar Kepala Perwakilan BPK RI Sumut, Ambar Wahyuni usai acara penyerahan laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah semester II tahun 2016 dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan per 19 september 2016, di kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Rabu (26/10).
Sementara untuk tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK per 19 September 2016, terdapat total rekomendasi sebanyak 15.892 dan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 10.853, belum sesuai dan masih dalam proses sebanyak 4.021, belum ditindaklanjuti sebanyak 989 dan tidak dapat ditindaklanjuti sebanayk 29 rekomendasi.(RLS)
