Jakarta (MedanHeadlines.com)
Komisi IV DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di tahun 2017 sebesar Rp 9,2 triliun. Besaran anggaran tersebut terbagi ke beberapa Direktorat Jenderal (Dirjen) di lingkungan KKP.
Salah satu Dirjen yang mendapatkan anggaran terbesar di KKP adalah Dirjen Perikanan Tangkap dengan anggaran mencapai Rp 2 triliun.
“Komisi IV DPR RI pagu RKAKL Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017 sebesar Rp 9,278 triliun,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/10/2016).
Anggaran yang didapatkan oleh KKP di tahun 2017 berasal dari beberapa sumber. Sumber anggaran dana rupiah murni sebesar Rp 8,63 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 77,15 miliar, hingga Utang Luar Negeri (ULN) sebesar Rp 88,37 miliar.
“Sumber dana rupiah murni sebesar Rp 8,63 triliun, PNBP Rp 77,15 miliar, pinjaman luar negeri Rp 478,74 miliar, dan hibah luar negeri Rp 88,37 miliar,” tambah Herman.
Selain itu, Komisi IV DPR RI juga menyetujui kelanjutan program penyuluh perikanan yang sudah dijalankan oleh KKP sejak lama. Ada 2.500 penyuluh perikanan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
“Komisi IV DPR RI sepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melanjutkan 1.000 penyuluh perikanan pembantu dan 1.500 penyuluh perikanan bantuan lainnya, bahkan sebagai tenaga diprioritaskan dengan hak yang sama,” tutup Herman. (dc/mh)
