MEDANHEADLINES, Mandailing Natal – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 1.158 sertifikat kepemilikan tanah kepada perwakilan warga, di Taman Raja Batu, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Sabtu (25/3/2017).
Presiden mengatakan, sertifikat adalah hak status hukum dari tanah milik warga. “Simpan di tempat aman tidak kena bocor,” ujarnya sambil tersenyum.
Sertifikat yang diterima, lanjut Presiden, merupakan bukti kepemilikan tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya sudah perintahkan Kepala BPN tahun ini 5 juta sertifikat diberikan. Jika masalahnya (kekurangan) juru ukur bisa lewat outsourcing. Tahun depan targetnya 7 juta,” Ujar Presiden.
Presiden juga menegaskan, bahwa program reforma agraria merupakan wujud nyata keadilan, dan di negara maju sertifikat adalah hak pertama yang dimiliki seorang warga negara. “Rakyat bisa maju atau tidak jika punya sertifikat,” ujarnya.
Sertifikat, lanjut Presiden, juga bisa dilakukan untuk mengajukan pinjaman. “Jika untuk agunan, bisa untuk modal kerja, tapi jangan untuk beli mobil dan tidak produktif,” Papar Presiden.
Presiden juga menjelaskan, saat 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2045 mendatang, pendapatan perkapita akan mencapai 2.900 dollar AS, dan tidak ada kemiskinan saat itu. Namun ia mengingatkan, untuk mencapai hal tersebut syaratnya yaitu kestabilan politik.
Sebelumnya Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dalam laporannya menyampaikan ke-1.158 sertifikat itu dibagikan kepada perwakilan masyarakat Sumatra Utara.
“Pembagian sertifikat bagi BUMN, TNI/Polri, buruh tani, wiraswasta, petani, dan masyarakat lainnya,” ungkap Sofyan.
Jumlah penerima sertifikat dari Kabupaten Mandailing Natal adalah 200 orang, Kota Padang Sidempuan 80 orang, Kota Tanjung Balai 60, Langkat 150, Tapanuli Utara 65 orang, Binjai 15 orang, Nias 9 orang, dan Serdang Bedagai 75 orang. Sementara dari Kabupaten Samosir 3 orang penerima, Tapanuli Tengah 29 penerima, Kota Sibolga 34, Kota Tebing Tinggi 5 orang, Humbang Hasundutan 21, Tapanuli Selatan 64, Nias Selatan 2 orang, Asahan 100 orang, Kota Medan 19 orang, Pematang Siantar 25 orang, Simalungun 65 orang, Toba Samosir 17 orang, Labuhan Batu 55 orang, dan lainnya. (setkab)
