Sumut  

Pelayanan RSUD Kotapinang disorot, Bupati Labusel diminta Evaluasi dan Copot Direktur

Pelayanan RSUD Kotapinang disorot, Bupati Labusel diminta Evaluasi dan Copot Direktur

MEDANHEADLINES.COM, KOTA PINANG — Dugaan minimnya pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pinang mendapat sorotan dari Barisan Intelektual Mahasiswa (BIM). Ketua BIM, Reza O.P. Aruan, mendesak Bupati Labuhanbatu Selatan Feri Sahputra Simatupang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Direktur RSUD Kota Pinang, Hasanam Lisa Purba.

Desakan tersebut disampaikan Reza dalam wawancara pada Rabu (26/8/2026). Menurutnya, rumah sakit daerah merupakan fasilitas pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pelayanan kesehatan harus diberikan secara cepat, layak, manusiawi, dan profesional.

“Kami menyoroti dugaan lambatnya pelayanan, adanya pasien yang tidak mendapatkan hak pelayanan secara maksimal, serta banyaknya keluhan masyarakat yang dinilai belum ditanggapi secara serius,” ujar Reza.

Ia menegaskan, persoalan pelayanan kesehatan bukan perkara sepele. Masyarakat yang datang ke rumah sakit, terlebih dalam kondisi membutuhkan pertolongan, memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BIM meminta Bupati Labuhanbatu Selatan tidak hanya mengandalkan laporan administratif dari jajaran rumah sakit, tetapi juga turun langsung mengevaluasi kondisi pelayanan di RSUD Kota Pinang.

Menurut Reza, evaluasi tersebut harus mencakup kinerja manajemen, mekanisme pengaduan masyarakat, kecepatan pelayanan, hingga pemenuhan hak-hak pasien.

“Kalau hasil evaluasi membuktikan bahwa direktur tidak mampu menjalankan tugas dan amanah dengan baik, kami meminta Bupati berani mengambil tindakan tegas, termasuk mencopot Direktur RSUD Kota Pinang,” tegasnya.

Reza juga mengingatkan agar persoalan pelayanan kesehatan tidak dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebagai prioritas, bukan sekadar slogan pemerintahan.

“Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat buruknya pelayanan. Kesehatan masyarakat adalah hak, bukan pilihan. Evaluasi sekarang, dan copot jika memang tidak mampu,” pungkas Reza.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.