MEDANHEADLINES.COM, Jakarta – Aliansi Mahasiswa Peduli Medan menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/8/2024). Mereka mendesak agar DPP PDIP tidak mendukung bakal calon Wali Kota Medan yang diduga berafiliasi dengan ormas terlarang seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Koordinator aksi, Fathur S. Badigul mengatakan, pemerintah telah membubarkan organisasi HTI pada 19 Juli 2017 lalu. Pembubaran organisasi tersebut sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). HTI dinilai tidak menjalankan asas, ciri dan sifat Ormas yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), yaitu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
“Oleh karena itu, partai politik harus memberikan seleksi yang ketat dalam menyaring bakal calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Termasuk di kota besar, seperti Kota Medan,” kata Fathur melalui rilis yang disebar.
“Bakal calon kepala daerah harus bersih dari segala bentuk yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Apalagi ditengarai berafiliasi dengan ormas terlarang seperti HTI,” tambahnya.
Menurut Fathur, PDIP adalah partai besar yang seluruh bangsa mengenalnya dengan jiwa nasionalisme tinggi. Jadi, PDIP harus menolak setiap bakal calon kepala daerah yang diduga berafiliasi dengan kelompok-kelompok yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Pilkada serentak 2024 merupakan momentum mencari pemimpin yang benar-benar bisa menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya demi menjaga keutuhan NKRI dan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu, calon kepala daerah yang diduga berafiliasi dengan HTI yang sudah dibubarkan pemerintah harus ditolak dan tidak boleh didukung oleh partai politik,” ujarnya.
Atas dasar itu, lanjut Fathur, Aliansi Mahasiswa Peduli Medan menuntut agar PDI Perjuangan tidak mengusung bakal calon Wali Kota Medan yang terindikasi berafiliasi dengan HTI. Kemudian, meminta PDI Perjuangan lebih selektif dan hati-hati dalam memberikan dukungan kepada calon kepala daerah di Kota Medan.
“Kota Medan harus dipimpin oleh orang yang punya komitmen untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.
“Oleh karena itu, kami dengan tegas menolak calon kepala daerah yang diduga berafiliasi dengan HTI. Dan mendesak PDIP untuk tidak mengusung bakal calon Wali Kota Medan yang diduga berafiliasi dengan HTI,” ucapnya. (RED)
