MEDANHEADLINES.COM – Walikota Gunungsitoli, Lakhomizaro Zebua hibahkan tanah dan bangunan kepada kepala Kantor Imigrasi Sibolga, Saroha Manullang dengan menyerahkan sertifikat.
Penyerahan itu turut disaksikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Nias, Jumat (28/01).
Selain disaksikan Menteri Hukum dan HAM, penyerahan sertifikat tersebut juga dihadiri oleh Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut.
Kepala Imigrasi Sibolga, Saroha Manullang mengatakan, pemberian hibah merupakan hasil kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Adapun objek hibah, kata Saroha adalah tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Gunungsitoli di Jalan Soekarno.
Bangunan yang diserahkan merupakan Eks Gedung Juang 45.
“Keberadaan UKK di Gunungsitoli saat ini manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Gunungsitoli saja, namun masyarakat di Kepulauan Nias secara keseluruhan,” ungkap Saroha.
Saroha mengatakan, pemberian hibah tersebut pada dasarnya merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kepulauan Nias.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas komitmen Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam mendukung kinerja Imigrasi,” ungkapnya.
Sementara, Walikota Gunungsitoli, Lakhomizaro Zebua menyampaikan bahwa keberadaan Unit Kerja Kemigrasian (UKK) di Gunungsitoli dirasakan sangat memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat di Kepulauan Nias.
Dalam kepengurusan pasport, masyarakat Nias cukup datang ke Gunungsitoli. Demikian juga terhadap orang asing tidak perlu pergi jauh ke Sibolga untuk melakukan perpanjangan izin tinggal.
“Kami berharap aset yang diberikan ini nantinya sebagai cikal bakal berdirinya Kantor Imigrasi di Kepulauan Nias,” tutur Lakhomizaro Zebua.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota DPR RI Marinus Gea, Para Pimpinan Forkopimda di Kota Gunungsitoli, Bupati Nias Yaatulo Gulo, Bupati Nias Selatan Hilarius Duha, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Milton Hasibuan.(hen)
