Ketua DPRD DKI Kaget Lihat Monas dari Dekat: Saya Berhak Menyetop

Foto udara proyek revitalisasi Monas. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

MEDANHEADLINES.COM-Monuman Nasional sedang direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta namun dengan mengorbankan ruang terbuka Hijau.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyambangi kawasan Monas untuk sidak proyek revitalisasi yang tengah digarap Pemprov. Saat sidak revitalisasi Monas, Prasetyo mengaku kaget dengan ‘penampilan’ Monas saat ini.

“Saya pikir Monas daerah ring satu, daerah penyerapan, dan tata ruang RPTRA-nya ini ruang hijau, kok dibuat seperti ini?” kata Prasetyo di lokasi, Senin (27/1).

Prasetyo menuturkan, sebenarnya ada kejanggalan dalam proyek revitalisasi sisi selatan Monas itu. Biasanya, sebelum proyek dimulasi rencana revitalisasi dibuat terlebih dulu. Setelah itu, baru lah anggaran disusun. Namun, berbeda dengan proyek revitalisasi ini.

“Di sini juga ada suatu keanehan. Harusnya kan rencananya dulu, berapa anggarannya, baru dianggarkan. Nah ini enggak. Dibuat anggarannya dulu, baru perencanaan. Ini kan terbalik,” ucapnya.

Menurut politikus PDIP ini, proses yang berlangsung saat ini tidak seperti rencana yang diajukan saat anggaran revitalisasi Monas itu diketok. Untuk itu, ia meminta agar seluruh jajaran yang melakukan revitalisasi Monas untuk menghadap ke DPRD DKI terlebih dahulu.

“Izin Monas ini kan bukan DKI thok, ini kan terkait banyak, pemerintah pusat. Soalnya, judulnya revitalisasi pada saat saya yang ketok palu dengan anggaran, enggak begini lho. Bunyinya enggak begini,” tegas Prasetyo.

“Saya berhak menyetop (revitalisasi Monas). Menyetop di dalam perancangan anggaran. Besok, ke depan, saya enggak mau bahas kalau dia tidak menghargai saya. Pemerintah daerah ada dua lho, eksekutif dan legislatif. Harus diajak ngomong, sama-sama kita duduk bareng,” imbuhnya.

Prasetyo lalu menegaskan kembali, Monas bukan hanya di bawah kewenangan DKI, namun juga pemerintah pusat. Sehingga, sebelum proyek tersebut dimulai, seharusnya ada koordinasi antara Pemda dengan pemerintah pusat.

“Ini enggak ada koordinasinya. Baru kemarin saya dengar, saya lihat, saya baca di media sosial, bahwa Sekda datang ke Setneg,” tutupnya.

Artikel ini sudah terbit di Kumparan.com

(pace)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.