Priyo Budi Santoso (dua kanan) bersama Ketua Umum Partai Berkarya/Kompas.com
MEDANHEADLINES.COM-Perbedaan pendapat terjadi di tubuh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya. DPP meminta Priyo Budi Santoso untuk mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal partai. Mereka khawatir jika nantinya Priyo benar terlibat kasus korupsi pengadaan Alquran.
Selain itu DPP Partai Berkarya juga menilai Priyo gagal menjalankan tugasnya sebagai sekjen. Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Berkarya Andi Badaruddin Picunang, Jumat (24/1/2020).
Andi mengatakan kasus korupsi pengadaan Alquran tersebut sebenarnya berlangsung pada 2011. Namun muncul kembali karena kasusnya dilanjutkan oleh KPK.
“Momentum hari ini adanya pemberitaan kasus di KPK itu memicu kami beberapa teman-teman di DPP untuk rembuk untuk membicarakan hal-hal yang sangat sensitif bagi kami,” kata Andi di Kantor DPP Partai Berkarya, Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).
Meskipun Priyo disebut terlibat ketika dirinya masih menjadi bagian dari Partai Golkar, namun tidak dapat dipungkiri nama Partai Berkarya pun ikut terseret. Hal tersebut yang menjadi pembahasan hangat di lingkungan kader.
DPP Berkarya pun akhirnya melakukan rapat untuk memutuskan sikap terkait keterlibatan Priyo dan Ketua DPP Vasco Ruseimy di kasus korupsi yang menelan kerugian belasan miliar rupiah itu.
Priyo dan Vasco sempat diundang dalam rapat itu, namun keduanya tidak hadir tanpa meninggalkan pesan.
Setelah melakukan rapat, DPP Berkarya akhirnya memutuskan untuk meminta Ketua Umumnya yakni Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto untuk menonaktifkan Priyo dan Vasco dari jabatannya masing-masing.
Menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 dan Pemilu 2024, Partai Berkarya enggan mendapatkan olok-olokan dari partai lain hanya karena masalah itu.
Terlebih Andi mengungkapkan kalau sosok Priyo bukanlah sekjen yang dianggap berhasil. Ia menyebut kalau Priyo gagal mencapai target partai.
“Kinerja beliau di partai ini oleh teman-teman tahu bahwa target dari partai ini sangat jauh dari apa yang ditargetkan. Jadi kami anggap gagal,” ujarnya.
Atas dua alasan itulah DPP Partai Berkarya akan memberikan rekomendasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Tommy untuk menonaktifkan Priyo serta Vasco.
“Kami mendesak kepada ketua umum agar segera pak Priyo di nonaktifkan,” pungkasnya.
Artikel ini sudah terbit di Suara.com
(pace)
