Jika Omnibus Law Disahkan, Buruh di Sumut Akan Desak Jokowi Turun Jabatan

MEDANHEADLINES.COM, Medan- Kebijakan pemerintah mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) berupa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan ke DPR RI, pada Januari 2020 mendapat penolakan keras dari para buruh di Indonesia.

Aksi turun ke jalan dilakukan kaum buruh di seluruh daerah. Mereka mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan kebijakan tersebut.

Di Kota Medan, ratusan massa dari Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBDSU) menggelar unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sumut Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Medan Polonia, pada Kamis (23/1) siang.

Dalam orasinya massa menyatakan dengan tegas menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang hampir rampung dibahas di DPR RI. Menurut mereka kebijakan itu menghapus hak pekerja atau buruh. Mulai dari pesangon, jam kerja yang fleksibel serta pengawasan dan sangsi pidana.

“Kami dengan tegas menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang akan disahkan Presiden Jokowi,” kata Rintang Berutu di atas mobil komando.

“Apabila disahkan, bukan hanya Undang-Undangannya ditolak. Kita akan mendesak Jokowi mundur dari jabatannya,” teriaknya lagi.

Sementara, Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut,
Tony Rickson Silalahi mengatakan, penolakan dilakukan karena kebijakan Omnibus Law itu justru bertolak belakang dengan tujuan hukum ketenagakerjaan. Apalagi soal pekerja asing yang dibebaskan masuk ke Indonesia

“Bagi kami pemerintah ini ngawur. Mereka yang tidak punya skil dan mampu berbahasa Indonesia dibebaskan masuk. Ini artinya investor yang datang bisa membawa tenaga kerjanya sendiri. Ini harus ditolak, karena bagi kita mencari pekerjaan saat ini sangat sulit,” kata Tony.

Masih kata Tony, dalam Omnibus Law tersebut presiden bisa mencabut Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap menghambat investasi. “Artinya pemerintah saat ini sudah tunduk dengan kepentingan asing. Bukan lagi tunduk pada kepentingan rakyat. Ini bertolak belakang dengan semangat UUD 1945 kita,” tegasnya.

Tak berapa lama menyampaikan orasinya, perwakilan setiap elemen buruh masuk ke dalam gedung untuk bertemu anggota dewan perwakilan rakyat (DPRD) Sumut. Sementara massa lainnya menunggu di depan gedung. Usai beberapa perwakilan berorasi, massa meminta operator mobil komando memutar musik untuk menghibur mereka sembari menunggu perwakilan keluar.

Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja ada 11 klaster pembahasan dengan beberapa poin di dalamnya. Dimulai dari penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha.

Selanjutnya dukungan riset dan Inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi.

Sedangkan yang dimaksud dengan Omnibus Law adalah suatu konsep Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. (Afd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *