Tudingan Pipa HRSG 2.2 Di-las Asal-asalan Terbukti, GM Gakari: Saat Ujicoba Bocor…

Massa GM Gakari meminta KPK, Polda Sumut, dan Kejati Sumut menyelidiki mengusut dan meminta gubernur Sumut serta kementerian terkait mengevaluasi proyek di PLTGU Sicanang/handout

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Pengelasan pipa atau joint pipe Heat Recovery steam Generator (HRSG) 2.2, salah satu mesin pembangkit listrik di PLN Pembangkit Sektor Belawan-Sicanang dituding pengerjaannya asal-asalan. Buktinya, ujicoba dilakukan pada pipa yang dilas dengan mengisi air di Senin (18/11) pagi. Hasilnya semua sambungan pipa yang dilas mengalami kebocoran.

“Itu masih diisi air, belum dilakukan penekanan. Terbuktikan kalau pengelasan sia-sia, sudah rugi negara dibuatnya,” kata Ketua GM Gakari Sumut Apri Budi, Selasa (19/11) tak jauh dari lokasi pengelasan.

“Inilah yang kami khawatirkan, makanya kami minta proyek pengerjaan dihentikan, jangan ditunda-tunda lagi,” ucapnya.

Kebocoran pipa tersebut, menurut Budi, membenarkan investigasi yang dilakukan Gakari bahwa pengerjaan proyek pembangkitan PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumut, cabang pembangkitan Sicanang-Belawan melanggar SOP
dan WPS. Dampaknya, akan terjadi kerusakan material dan sistem keandalan pembangkit. Mesin lebih mudah bocor sebelum masa perawatan dan sudah terbukti.

“Pengerjaan pipa mestinya dikerjakan perusahaan berkompeten dibidang per-welding-an, supaya hasilnya maksimal,” pungkas Budi.

Sebelumnya pada Jumat (15/11) lalu, puluhan massa dari Generasi Muda Gabungan Rakyat Indonesia (GM Gakari) sudah melakukan aksi damai di depan kantor Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU), di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Massa menuduh pengerjaan proyek tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Welding Procedure Specification (WPS).

“Temuan di lapangan dan laporan masyarakat menguatkan dugaan tersebut. System Joint Welding-nya tidak ada dalam WPS dan petunjuk dari Disnakertrans atau migas. Sistem joint seperti ini hanya dilakukan perusahaan yang tidak mempunyai pengalaman, maka harus segera dihentikan,” kata Koordinator Aksi, Koko waktu itu.

Massa meminta KPK, Polda Sumut, dan Kejati Sumut menyelidiki kasus ini. Meminta gubernur Sumut dan kementerian terkait mengevaluasi proyek di PLTGU Sicanang. Menghentikan pengerjaan proyek untuk menghindari terjadinya kerugian negara yang besar. Meminta instansi terkait memutus kontrak kerja terhadap pekerjaan yang tidak profesional dan mengantongi sertifikat di bidangnya. Terakhir, meminta divisi cyber pungli segera membentuk tim investigasi. (Rha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *