Difitnah, Djarot Datangi PN Medan

Djarot Saiful Hidayat menjadi saksi perkara pencemaran nama baik lewat media elektronik di PN Medan, Selasa (27/8/2019). MEDANHEADLINES.COM/Rha

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Djarot Saiful Hidayat menjadi saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Medan dengan perkara pencemaran nama baik lewat media elektronik. Duduk menjadi pesakitan adalah Dewi Budiati (54), warga Jalan Karya Sembada Nomor 44, Kelurahan Padangbulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Namun sidang yang diketuai majelis hakim Sri Wahyuni Batubara hanya dibuka sebentar.

Ternyata Jaksa Penuntut Umum Haslinda Hasan tidak dapat menghadirkan terdakwa. Tim penasihat hukum mengatakan terdakwa sakit, tanpa menyerahkan surat keterangan dokter sebagai bukti. Tim meminta agar jadwal persidangan diubah menjadi Rabu, karena setiap Senin dan Selasa terdakwa terapi.

Hakim meminta pendapat politisi PDI Perjuangan itu apakah bisa hadir pada Rabu pekan depan, Djarot menjawab bisa.

“Tapi saya minta dipastikan sakitnya terdakwa tidak diprogram,” katanya, Selasa (27/8/2019).

Hakim lalu meminta jaksa dan penasihat hukum memastikan terdakwa hadir pada persidangan selanjutnya. Sebelum mengetuk palu, hakim meminta jaksa agar memberitahukan beberapa hari sebelum sidang dibuka jika terdakwa tidak bisa hadir.

Di luar persidangan, Djarot yang dimintai komentarnya mengaku kecewa dengan ketidak hadiran terdakwa. Pasalnya, mantan calon gubernur Sumut pada Pilkada 2018 lalu yang berdomisili di Jakarta masih menyempatkan diri menghadiri persidangan. Untuk menunjukkan kalau dirinya punya niat yang baik menegakkan kebenaran, bukan untuk menjatuhkan orang perorang.

“Pilkada akan terus berlangsung, 2020 ada pilkada serentak, 2024 juga ada. Ini sebagai pembelajaran kita. Di dalam sistem demokrasi selalu ada ruang untuk toleransi, janganlah menghalalkan segala macam cara untuk menang dengan menebarkan fitnah,” katanya.

Fitnah-fitnah seperti yang dialaminya yang bisa membelah sesama warga bangsa. Dia mengaku tidak mengenal terdakwa, dan mungkin terdakwa juga tidak mengenal dirinya, namun dengan mudah fitnah dilakukan.

“Ini yang harus kita lawan! Lawan berita-berita fitnah dan bohong. Kalau ada berita bohong yang menyangkut siapa saja, laporkan lewat jalur hukum karena ini adalah negara hukum. Saya akan memperjuangkan hak saya,” tegasnya.

Perkara bermula dari status akun Facebook Legros Aliyah yang menuding Djarot telah menyuap beberapa kepala desa di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dalam postingan bertanggal 6 Juni 2018 pukul 19.35 WIB, tertulis barang bukti tudingan tersebut adalah sobekan kertas pengikat uang dengan nominal Rp10 juta yang tercecer di lantai.

Besoknya, 7 Juni 2018 sekira pukul 03.36 WIB, terdakwa mengunggah status dengan kalimat serupa. Selang satu jam kemudian, terdakwa kembali membuat status di media sosialnya dengan tambahan tulisan, “Berita Djarot dan Kades Asahan bukan hoak, kejadiannya pada 5 Juni pukul 21.00 WIB di kantor Apdesi Asahan.”

Berdasarkan keterangan Djarot, saksi-saksi dan saksi ahli, jaksa mendakwa Dewi telah membagikan postingan orang lain yang berisi berita bohong dan menghinaan yang menyemarkan nama baik. Tujuan terdakwa melakukan perbuatannya agar Djarot yang saat itu mencalonkan diri menjadi gubernur Sumatera Utara dipandang kotor dan tidak dipercayai masyarakat. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. (Rha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *