KPPU: Persekongkolan Tender Sudah Budaya

Kepala Kantor KPPU Wilayah I Medan Ramli Simanjuntak. Handout

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Sepanjang Agustus 2019, kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menghukum 10 kontraktor dan empat kelompok kerja (pokja) yang terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam persekongkolan tender di Sumatera Utara. Persekongkolan tender menduduki posisi teratas perkara yang ditangani lembaga ini.

Persekongkolan terjadi pada paket pembangunan Jalan Balige By Pass pada Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2017 telah menghukum PT Karya Agung Pratama Cipta dengan denda sebesar Rp1,8 miliar. Terlapor lain adalah PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri, dan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumut.

Kemudian, paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satker Pelaksanaa Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017. Menghukum PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi dengan denda masing-masing sebesar Rp1,7 miliar lebih, berikut pokjanya.

Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumut APBN TA 2018. Menghukum PT Swakarsa Tunggal Mandiri denda sebesar Rp1,2 miliar lebih, PT Sekawan Jaya Bersama dan PT Fifo Pusaka Abadi dengan denda masing-masing Rp1 miliar dan pokjanya.

Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumut APBN TA 2018 telah menghukum PT Mitha Sarana Niaga dengan denda sebesar Rp1,2 miliar lebih, PT Razasa Karya dengan denda sebesar Rp1 miliar, juga pokjanya.

Kepala Kantor KPPU Wilayah I Ramli Simanjuntak mengatakan, kasus tender pengadaan barang dan jasa menjadi mayoritas. Isu tender yang kolutif dan tidak transparan di lingkungan instansi pemerintah bukan nyanyian baru. Pihaknya menilai praktek persekongkolan tender merupakan biang dari inefisiensi berbagai kegiatan sektor usaha, terutama untuk penyediaan barang maupun fasilitas publik yang diperlukan masyarakat.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jelas tidak mentolerir praktek-praktek persekongkolan tender dan pelakunya dapat diganjar denda sampai Rp25 miliar. Aturan ini diharapkan mampu mengikis praktek persekongkolan tender, namun implementasinya ternyata tidak mudah.

“Praktek persekongkolan tender sudah budaya yang menjadi rahasia umum, sering dianggap hal yang biasa,” kata Ramli, Jumat (13/9).

Majelis komisi sudah merekomendasikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membuat pedoman manual yang mengharuskan pokja pengadaan barang atau jasa melakukan checklist terkait indikasi persekongkolan dalam proses tender. Rekomendasi juga ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar melakukan koordinasi dengan LKPP untuk menyusun format baru pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR supaya meminimalisir terjadinya persekongkolan berupa persaingan semu di antara peserta tender.

“Persekongkolan menghambat pasar bagi peserta tender yang sebenarnya lebih potensial,” sambung dia.

Fungsi KPPU sebagai lembaga yang diberi amanat untuk penegakkan hukum persaingan usaha, pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, pengawas merger, serta pengawas kemitraan di Indonesia, tidak serta merta dapat mengemban seorang diri. Memerlukan kerja sama dari seluruh elemen dalam mewujudkan fungsi ini.

“Kami terus melakukan sosialisasi dan mengajak semua pihak untuk memperbaiki tender agar hadir proses yang transparan dan tidak ada diskriminasi,” ujar Ramli.

Selain itu, upaya pencegahan dengan melibatkan pemerintah daerah sangat diperlukan. Dengan menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diharapkan seluruh organisasi perangkat daerah maupun penyelenggara lelang memahami proses pengadaan barang dan jasa. KPPU menaruh harapan dan komitmen dari para kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih di Sumut. (Rha)

Please follow and like us:
error0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *