Rusuh Papua, Pemerintah Harus Tegas Kerahkan Pasukan Tanpa Negoisasi

MEDANHEADLINES.COM – Kerusuhan Papua yang semakin membesar, hal ini tentu berdampak negatif pada semua aspek. Tidak hanya segi keamanan, politik dan ekonomi, namun menyangkut aspek-aspek lainnya.

Ketua Garda Prabowo, Fauka Noor Farid mengatakan, kerusuhan Papua harus ditindak tegas oleh pemerintah. Penindakan tegas ini harus berupa pengerahan pasukan. Sebab, memilih untuk negoisasi bukanlah jalan yang tepat melihat kondisi terkini.

Ia menuturkan, dalang kerusuhan Papua harus ditindak tegas termasuk masyarakat yang merusak fasilitas umum pemerintahan. Karena, sudah sangat merugikan dan meresahkan masyarakat yang lain. Menurutnya, penindakan ini harus dilakukan secara tegas dan terarah oleh polri atau aparat yang berwenang agar tidak merembet ke daerah-daerah yang lain, guna menjaga ke utuhan NKRI.

“Pemerintah harus tegas, kerahkan pasukan. Tidak boleh lagi dengan negoisasi. Tidak boleh referendum. Nanti daerah yang lain bisa ikut. Untuk keutuhan NKRI, maka tegas saja,”ujarnya pada medanheadlines.com Jumat (30/8/2019).

Diterangkannya, jika pemerintah tidak segera menyelesaikan separatis bersenjata atau OPM, bangsa ini akan kehilangan lagi provinsi Papua. Hal ini tentunya akan berdampak kepada yang lain.

“Ini sudah bukan main-main, TNI harus jadi garda terdepan untuk urusan OPM, ini bukan KKB lagi, ini sudah separatis bersenjata dan mereka minta referendum berarti sudah ranahnya TNI bukan polri lagi. Mentri luar negri harus ekstra kerja keras, karena kalau diperhatikan selalu kalah satu langkah dengan gerakan OPM yang ada di luar negri. PBB pun jangan sampai ikut campur urusan Indonesia. Kita sudah kehilangan Timor-timur dan Sepadan Ligitan, jangan lagi kita kehilangan Papua,”jelasnya.

Mantan Anggota Tim Mawar tersebut menyatakan, permasalahan referendum dan rasisme yang diduga menjadi awal dari kerusuhan besar, merupakan dua sisi yang berbeda. Untuk rasisme, boleh penanganan dengan negoisasi. Namun, untuk referendum tidak.

“Beda hal. Ini rasisme hanya pemantik yang dijadikan kepentingan besar oleh OPM. Itu semua pastinya ada kepentingan negara asing. Harusnya kita belajar dengan kasus Timur-timur. Maka dari itu, harus tegas,”ungkapnya.

Jika pemerintah tidak tegas, pastinya ini akan membuat lemah pemerintah. Keutuhan NKRI pasti terganggu. Tidak ada pilihan lain, selain menegaskan OPM yang mengganggu keutuhan NKRI.

Anggaran pemerintah melalui APBN di Papua sudah sangat besar, dikatakan Fauka, sangat tidak tepat apabila pemerintah terlalu mengikuti keinginan OPM dengan negoisasi ataupun referendum. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat sudah cukup besar untuk Papua, sudah melebihi provinsi yang lain, jadi sangat cukup perhatian pemerintah untuk provinsi Papua.

“Jadi, tidak ada lagi bicara referendum. Karena perhatian pemerintah sudah sangat besar. TNI harus segera buat strategi untuk separatis pimpinan Goliat Tabuni. Jangan ada lagi negoisasi karena mereka tidak ingin negoisasi. Dengan diusirnya gubernur Jatim dan Papua di Surabaya menandakan mereka tidak ingin negoisasi, karena mereka jelas mengatakan lepas Garuda dan buat tulisan referendum. Maka dari itu, kerahkan pasukan. Saya rekan yang lain, bahkan banyak masyarakat sipil yang siap juga turun jika dibutuhkan untuk mempertahankan keutuhan NKRI,”terangnya.

Ditambahkan Fauka, perlu strategi dan taktik khusus untuk tangani kelompok Egnasius Koggoya, supaya tidak ada lagi korban baik dari sipil ataupun TNI POLRI

“Kita tidak bisa kita gunakan taktik konvensional, harus ada taktik khusus untuk hadapi mereka, untuk keutuhan NKRI. Saya dan anak buah siap bantu TNI POLRI untuk hadapi mereka, saya siap diberangkatkan ke Papua, kalau memang dibutuhkan. Darah komando saya mendidih melihat banyak korban dari masyarakat dan TNI POLRI yang gugur dengan sia-sia,”pungkasnya. (raj)

Please follow and like us:
error0

One thought on “Rusuh Papua, Pemerintah Harus Tegas Kerahkan Pasukan Tanpa Negoisasi”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *