Pemilu Telah Usai, Lalu Apa Yang Hendak Kita Lakukan?

MEDANHEADLINES.COM – Ada dua catatan saya terkait dengan Pemilu 17 April 2019 yang baru usai, lepas dari soal politik identitas, yang mungkin menjadi trending topic, yaitu pertama maraknya pemanfaatan berita bohong yang disebarkan di media sosial, dan kedua maraknya pemanfaatan aparat dalam mempengaruhi pemilih.

Secara umum masyarakat menuduh kubu 01 telah mengggunakan aparatur pemerintahan untuk mempengaruhi pemilih sehingga aparat menjadi tidak netral. Sebaliknya, masyarakat juga menuduh kubu 02 telah memanfaatkan berita bohong untuk mempengaruhi pemilih sehingga masyarakat termakan isu yang tidak benar.

Kedua kubu sama-sama memainkan peran yang signifikan di areanya masing-masing untuk mempengaruhi pemilih. Dengan demikian Pemilu kita tak obahnya seperti praktek dari teori yang pernah digaungkan oleh Lasswell, Machiavelli ataupun Lord Acton.

Aparat Dalam Pemilu

Satu kondisi yang paling sulit diwujudkan dalam Pemilu (termasuk Pilkada) adalah netralitas aparat (birokrat, polri dan tni). Sungguhpun semua pihak dan semua teori mendorong terwujudnya netralitas aparat sebagai syarat kualitas Pemilu, namun dalam kenyataan netralitas tidak pernah terwujud seratus persen.

Semua orang dimuka bumi ini tahu, bahwa semua petahana pasti diuntungkan dengan posisinya. Mengapa? karena setiap petahana telah dengan sengaja menyusun seluruh personil birokrasi yang merupakan ‘orangnya’ demi memperoleh loyalitas/ketaatan tanpa batas, dan semua itu syah secara hukum.

Karena itu, netralitas tidak saja menjadi soal dalam Pilpres 2019 yang baru usai, namun sudah dilakukan dan diaminkan semua partai pada saat Pilkada. Tidak adanya netralitas aparat justru lebih terbuka terjadi dalam Pilkada. Anehnya, semua partai bungkam dan bahkan menikmati posisi yang adem di “bawah ketiak” petahana. Semua politisi sadar, bahwa sebagai petahana jelas lebih diuntungkan, dan itu sudah diterima dengan legawa.

Bagaimana dalam Pilpres 2019? Fakta diuntungkannya petahana dalam Pilkada jelas tidak berbeda dengan Pilpres. Bedanya hanya soal cakupannya saja. Semua orang tahu, Presiden Jokowi selaku petahana, jelas akan lebih diuntungkan ketimbang Prabowo sebagai penantang. Dengan sumberdaya yang dapat dikelola seperti uang, program, dan waktu yang dimiliki pemerintah yang untung pasti Jokowi.

Masalahnya, sejauh apa pola itu dilakukan agar tidak mencolok. Dalam konteks ini, petahana pasti sudah memiliki langkah-langkah yang dipersiapkan, sehingga berbagai delik yang mungkin akan timbul dan dituduhkan bisa dikesampingkan dan dihindari. Bisa disimpulkan, semua Calon Presiden Petahana dan Semua Calon Kepala Daerah Petahana di Indonesia melakukan praktek yang sama memanfaatkan posisinya sebagai suatu keuntungan, dan semua itu sudah kadung dianggap hal “yang biasa”.

Pertanyaannya, bisakah calon Petahana kalah? Jelas bisa. Penyebabnya tentu saja banyak faktor mulai dari kinerja buruk, bermasalah dalam etika/moral dan lain sebagainya. Karena itu, petahana yang berprestasi pasti sangat sulit untuk dikalahkan, sementara yang buruk pun masih banyak terpilih dalam Pilkada.

Dalam konteks Pemilu 2019 ini, setidaknya ada kesan ditengah masyarakat meskipun kinerja Jokowi tidak begitu sangat berprestasi namun kinerja Jokowi juga tidak begitu buruk, sehingga dalam hal kinerja Jokowi masih dinilai cukup. Kecukupan nilai Jokowi selama satu periode dan keuntungan sebagai petahana inilah yang menjadi pondasi keuntungan ganda dalam kontestasi Pilpres 2019 ini. Karena itu, hal-hal yang berkait dengan ketidak netralan aparat, bisa saja muncul, dan tentu saja semua itu akan menjadi ranah hukum.

Berita Bohong Dalam Pemilu

Sudah menjadi realitas, jika di dunia saat ini standar kebenaran yang objektif, faktual, kini bergeser menjadi kebenaran ‘semu’. Realitas objektif hari ini dengan mudah bisa ditutupi dan dikesampingkan dengan bantuan media. Terlebih dengan munculnya media sosial yang bisa dimiliki setiap individu, semakin memicu maraknya berita-berita dan iklan-iklan anonim yang semakin menjauhkan dari fakta-fakta objektif.

Kita memasuki dunia baru yaitu dunia ‘hiper realitas’, dunia iklan, dunia citra, dunia yang meninggalkan dan sekaligus menanggalkan kebenaran objektif. Pada dunia ciptaan dan rekayasa inilah seluruh standar kehidupan hari ini kita sandarkan.

Tidak terkecuali dalam konteks politik dan Pemilu 2019 yang baru usai. Baru kali ini, Pilpres di warnai gejolak percakapan media sosial yang tinggi. Baru kali ini juga, semua orang dibuat kebingungan dengan berbagai berita palsu yang tidak diketauhi juntrungannya. Bisa dibayangkan jika tidak ada otoritas yang mumpuni dalam mengkawal berita di media sosial, apakah yang akan terjadi dengan masyarakat kita saat ini?

Berita Bohong dalam Pemilu 2019 jelas sudah menjadi realitas tidak terpisah, dan berkelindan. Banyak orang merasa perlu menggelontorkan berita bohong demi menyerang lawannya sehingga jatuh kredibilitasnya dan anjlok pemilihnya. Tercatat ada begitu banyak penyebar berita bohong yang kemudian ditangkap aparat, dan hampir secara umum, berita bohong itu dialamatkan untuk menyerang Jokowi, Pemerintah ataupun KPU/Bawaslu. Meskipun sebagian yang lain ada juga menyerang Prabowo.

Sekalipun berita bohong ini tidak ada hubungan yang erat dan akurat dengan kubu capres Prabowo, namun mengingat berita itu banyak ditujukan kepada Jokowi, asumsinya berita bohong itu lebih menguntungkan kubu 02 dan lebih menyudutkan 01. Karen itu, tentu saja semua itu mesti dikembalikan lagi kepada ranah hukum/penegak hukum untuk menghakiminya.

Penutup

Perhelatan Pemilu 2019 yang baru usai, jelas tidaklah menjadi Pemilu ideal seperti dalam teori politik dan seperti harapan kita semua. Ketidak idealan itu setidaknya dibuktikan dengan munculnya isu negatif yang mengemuka sepanjang perhelatan ini yaitu “maraknya berita bohong” dan adanya “ketidaknetralan aparat”. Namun, Pemilu ini sudah kita sepakati sebagai jalan keluar untuk melahirkan pemimpin nasional maupun daerah, karena itu apapun hasilnya mestilah diterima sebagai suatu konsekuensi logis pilihan kita semua.

Namun penting kita ingat, bahwa demokrasi ini telah menciptakan konflik yang dalam pada sanubari kita sebagai bangsa. Kita bukan semakin kuat malahan semakin terpecah satu dengan yang lain. Lebih penting lagi, mestinya kita sadar bahwa demokrasi dengan model voting (kuantitas) yang selalu kita praktekkan hari ini, sudah jelas tidak akan menyelesaikan masalah yang substansial (kualitas).

Bung Karno sudah mengingatkan bahwa demokrasi kita bukan demokrasi liberal, melainkan demokrasi Pancasila. Yaitu, demokrasi yang mestinya menjunjung tinggi nilai musyawarah, bijaksana, legowo, mendahulukan yang ‘mumpuni’, dan seterusnya.

Untuk memilih pemimpin, sesungguhnya leluhur bangsa Indonesia sudah punya mekanisme luhur yang arif dan bijaksana jauh-jauh sebelumnya. Juga ada banyak akademisi mengusulkan demokrasi deliberatif, demokrasi dengan menonjolkan musyawarah terlebih dahulu.

Soalnya adalah, kita mau atau tidak musyawarah. Misalnya, ada gagasan untuk memilih Gubernur cukup musyawarah di Dewan saja tak perlu Pemilu Langsung, dan mungkin ada banyak gagasan untuk menimbulkan mekanisme musyawarah lainnya dalam pemlihan di desa, dilegislatif dan lainnya.

Semua itu tentu saja niatnya adalah agar bangsa kita ini lebih arif, dan kelak rakyat kita memperoleh ‘ratu adil’, pemimpin bijak nan adil yang akan membawa kemaslahatan bagi semua golongan, semua mahluk, yang kita idamkan sejak awal merdeka. Kita tentu saja sangat membutuhkan tampilnya orang-orang yang benar-benar memiliki mental “keadaban, persaudaraan, kebijaksanaan dan keadilan” yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan yang benar-benar bisa menjadi jalan keluar dari situasi ini. (red)

 

Penulis : Dadang Darmawan

Pengamat Politik Sumatera Utara

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *