Polda Sumut : Anif Shah Dua Kali Mangkir Dari Panggilan Polisi

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) terus melakukan penyelidikan terhadap Kasus dugaan alih fungsi hutan lindung yang menyeret Musa Idishah alias Dodi, adik Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah

Setelah sebelumnya memanggil Wakil Gubernur Musa Rajekshah, kini Penyidik tengah melayangkan panggilan kepada ayah mereka Haji Anif Shah.

Namun setelah dua kali diberi surat panggilan, Anif Shah hingga saat ini belum juga datang alias mangkir

“Alasannya tidak hadir, karena tengah berada di luar negeri. Saya gak ingat tanggalnya, tapi dipanggil di awal Januari dan awal Februari,” kata Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Ronny Samtana,

Dikatakannya, Pihaknya masih terus melakukan evaluasi dan menunggu apakah akan melayangkan panggilan ketiga kepada Anif.

“Karena disebutkan tengah berada di luar negeri, alasannya masih bisa kita terima. Jadi kita akan melakukan evaluasi hari ini, bagaimana menyikapinya, karena dia (H Anif) di luar negeri, jadi bagaimana langkah selanjutnya tergantung hasil evaluasi,” tukasnya.

Sebelumnya, pihak Polda Sumut mengatakan, Musa Rajekshah menjadi saksi ke 14 yang diperiksa. Pihaknya juga berkoordinasi dengan ahli dari pusat serta akan memintai keterangan dari pihak Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan.

“Rencananya besok kita mintai keterangan saksi dari Kehutanan dan Perkebunan. Makanya kita evaluasi hari ini termasuk fasilitas tambahan yang diperlukan untuk penguatan pembuktian. Apakah termasuk ijeck akan kita panggil lagi atau termasuk orangtuanya,” ungkapnya.

Sejauh ini masih Dodi yang menjadi tersangka. Polisi masih menunggu hasil penyidikan untuk penetapan tersangka lainnya.

Ronny menambahkan penyidik juga telah menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejati Sumut pada 20 Desember 2018. Akan tetapi dalam SPDP hanya mencantumkan PT Anugerah Langkat Makmur.

“Penetapan tersangka itu tahapan berikutnya, kan sekarang kita gak bisa langsung naikkan penyidikan dengan langsung menetapkan tersangka, makanya SPDP itukan maksimal 14 hari setelah sprindik ditingkatkan. Makanya SPDP nya masih bersifat umum. Dalam perkembangan penyidikan, tergantung berapa berkas nanti yang akan kita lanjutkan, kalau satu tersangka berarti satu berkas, kalau dua tersangka, berarti dua berkas,” jelasnya

Kasus ini sudah diselidiki sejak November 2018 silam. Sedangkan dugaan alih fungsi lahan itu sudah dilakukan puluhan tahun. Karena sejak awal perkebunan sawit itu dikelola PT ALAM atau sekitar tahun 1990.

Hutan yang telah lama diusahai menjadi perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan keluarga Wagub Sumut ini berada di tiga kecamatan di Kabupaten Langkat, yakni Kecamatan Sei Lepan, Kecamatan Berandan Barat dan Kecamatan Besitan. (red)

Please follow and like us:
error0

One thought on “Polda Sumut : Anif Shah Dua Kali Mangkir Dari Panggilan Polisi”

  1. Kalau orang tersebut dipanggil oleh kepolisian dan tidak mau datang adalah merupakan pelanggaran hukum dan bisa di jerat dengan Undang-undang
    Menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
    Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:
    1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP, orang tersebut harus:
    1. Dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata;
    2. Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan. Orang itu harus benar-benar dengan sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut, jika ia hanya lupa atau segan untuk datang saja, maka ia dikenakan Pasal 522 KUHP
    Oleh karena itu, seseorang dapat dihukum karena tidak mau menjadi saksi apabila telah ada panggilan bagi dirinya untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana maupun perdata. Selama tidak ada panggilan tersebut, maka tidak ada keharusan untuk bersaksi.
    Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP).
    Bunyi dari pasal 224 KUHP
    Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya,diancam:
    dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;

    Bunyi pasal 522
    Barangsiapa dengan melawan hak tidak datang sesudah dipanggil menurut undang – undang untuk menjadi saksi, ahli, atau juru bahasa, dihukum denda sebanyak – banyaknya Rp 900.
    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *