Pemprov Sumut Dan BUMD Bidang Pangan Pertanian

MEDANHEADLINES.COM, Medan – “Pangan merupakan persoalan Hidup atau Matinya bangsa Indonesia.” Hal ini disampaikan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu bapak Soekarno pada acara peletakan batu pertama Fakultas Pertanian UI (Sekarang IPB) di Bogor.

Pertanian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pertanian berhubungan dengan pangan dan bahan baku energi sebagai pengganti energi yang berasal dari minyak bumi.

Pangan adalah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi bagi setiap manusia yang ada di Indonesia. Pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat Indonesia secara bersama-sama, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, oleh karena itu penanganan ketersediaan pangan harus disikapi dengan serius oleh pemerintah.

Belajar dari sejarah masa lalu, keterbatasan ketersediaan pangan dapat memicu konflik antar kelompok dan saudara. Berdasarkan data BPS tahun 2010, lebih dari 30 juta penduduk miskin di Indonesia ada dalam kegelisahan sosial akibat krisis pangan.

Fakta ini jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak buruk bagi perkembangan Indonesia kedepan. Fakta lainnya adalah Indonesia dibanjiri oleh berbagai produk pangan impor, yang mana kesemua produk pangan impor tersebut sejatinya dapat diperoleh dari dalam negeri sendiri.

Permasalahan ini terus dihadapi oleh Indonesia, meski kini negeri yang subur ini sudah lebih dari 70 tahun merdeka, hal itu dapat dilihat dari alokasi anggaran sebesar 5% untuk Impor produk pangan dari APBN.

 

Kondisi Pertanian di Sumatera Utara

Berbicara tentang pertanian, sudah tentu berbicara tentang ketersediaan pangan. Kondisi pertanian di Sumatera Utara artinya adalah tentang ketersediaan bahan pangan di Sumatera Utara.

Penyediaan bahan pokok pangan tidak terlepas dari hubunganny dengan jumlah penduduk di Sumatera Utara. Di mana menurut data BPS dalam bukunya Indonesia dalam angka, jumlah penduduk di Sumatera Utara mencapai angka 14.102.900 jiwa pada tahun 2016 dengan laju pertumbuhan 1,33% pertahun dari tahun 2010-2016.

Jika konsumsi bahan pangan rata-rata penduduk Sumatera Utara adalah 130 kg/kapita/tahun, maka Sumatera Utara harus memenuhi kebutuhan akan bahan pangan khususnya beras sebesar 1,8 juta ton beras/tahun.

Masalah pangan di Sumatera Utara seharusnya bisa terselesaikan dengan baik, hal ini didasari oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa produksi tanaman padi di Sumatera Utara pada tahun 2015 sebesar 4.044.829 ton.

Bila dihitung memakai konversi GKG sebesar 62,74%, maka produksi beras di Sumatera Utara sebesar 2.357.725,71 ton. Selain beras, produksi bahan pangan lainnya di Sumatera utara seperti Jagung, Kedelai, Ubi kayu, Cabai, Bawang dan lainnya mengalami peningkatan dari tahun 2014-2015.

Produksi jagung di Sumatera Utara mengalami pengingkatan dari tahun 2014-2015 sebesar 359 ribu ton, kedelai 844 ton, ubi kayu 236 ribu ton, bawang 2 ribu ton, dan cabai 8 ribu ton (BPS)1.

Artinya khusus untuk Sumatera Utara kita sudah mencapai Swasembada Pangan. Tapi tantangan berikutnya adalah kita harus bisa menjaga stabilitas ketersediaan bahan pokok pangan.

Peningkatan produksi berbagai macam bahan pangan ini tidak terlepas dari peran pemerintah, saat ini pemerintah Indonesia melalui dinas pertanian sudah mengambil peran di sektor hulu.

Dapat kita saksikan bersama dan petani rasakan peran pemerintah di sektor hulu, yaitu memberikan bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) berupa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Benih/Bibi, Pupuk Organik, Pupuk Kimia, Pestisida dan pendampingan yang dilakukan oleh para penyuluh lapangan (PPL). Faktanya peran pemerintah di sektor hulu berhasil dalam meningkatkan produksi pertanian kita.

 

BUMD Pangan

Masalah yang muncul selanjutnya adalah berlangsungnya hukum ekonomi pasar, yaitu supply and demand. Harga pasar akan berbanding terbalik dengan jumlah produksi, artinya ketika disektor hulu pemerintah berhasil untuk meningkatkan produksi bahan pangan disat itu pula harga jual di tingkat petani akan rendah.

Sehingga dibutuhkan solusi dalam hal penyerapan hasil produksi pangan di Sumatera Utara. Selama ini, pemerintah kelihatannya sudah sangat puas dengan mengambil peran di sektor hulu, padahal permasalahan pangan bukan hanya ada di sektor hulu tapi juga di hilir.

Mari bersama kita akui bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan sebuah kebijakan. Sampai dengan saat ini pemerintah belum ada mengambil peran di sektor hilir bidang pertanian, sehingga peran ini diambil oleh pihak ketiga atau pengumpul (tengkulak) yang berada di tingkat desa hingga kepada tingkat Nasional (Mafia).

Tengkulak ini merupakan sebuah mata rantai yang harus diputus. Keberadan tengkulak ini pulalah yang menjadikan harga pasar fluktuatif, disatu sisi keberadaan mereka membantu petani dalam hal menyerap produksi petani, disisi lain sangat merugikan petani karna merekalah yang menetapkan harga beli di petani.

Ketika produksi meningkat, maka harus ada penanganan pasca panen agar kualitas produksi produk pertanian khususnya bahan pokok pangan dapat di jaga sehingga dapat didistribusikan dengan baik.

Kegiatan pasca panen ini dapat berupa pengemasan, penyimpanan dan pengolahan bahan mentah produk pertanian menjadi bahan jadi. Sudah tentu ketika hal ini dilakukan, maka nilai dari produk pertanian itu akan meningkat.

Maka, di tahun 2019 ini pemerintah Sumatera Utara harus memberikan pendampingan lain kepada petani, berupa pendampingan pengolahan produk pertanian di setiap desa atau kecamatan selain pendampingan untuk meningkatkan produksi bahan pokok pangan. Pendampingan ini ditujukan agar para petani dapat mengolah produksinya terlebih dahulu sebelum dijual.

Selain itu, harusnya saat ini pemerintah Sumatera Utara berani dalam mengambil langkah untuk membangun suatu badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di sektor hilir bidang pertanian.

Mengambil alih peran pihak ketiga untuk menyerap hasil produksi para petani, lebih terkhusus adalah produk bahan pokok pangan.

Hal ini bertujuan agar produksi bahan pokok pangan yang melimpah dapat dijaga ketersediaan dan pendistribusiannya kepada masyarakat di Sumatera Utara, serta dapat menjaga stabilitas harga produk pertanian lainnya yang juga menjadi bahan pangan seperti yang sudah dituliskan di atas.

Jika Gubernur Sumatera Utara ingin mewujudkan Sumatera Utara yang Bermartabat, maka Sumatera Utara harus memiliki sebuah BUMD yang menangani tentang Pertanian dan Pangan. Mengutip kembali apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno, “Karena Pangan merupakan persoalan Hidup atau Matinya bangsa Indonesia.”

# 1.BPS.2018.Statistik Indonesia 2018. ISSN: 0126-2912. Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik. Jakarta.

Penulis : Kabid PSDA BADKO HMI SUMUT, Fitra Rizki Aghita Purba

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *