Regulasi Ranperda Dan Perda Ditujukan Untuk Percepatan Pembangunan Daerah

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Dewan Perwakilan Daerah RI melalui PULD (Panitia Urusan Legislasi Daerah) menggelar focus group discussion membahas peran DPD-RI dalam harmonisasi legislasi pusat dan daerah di Hotel Madani Jalan Amaliun Medan.

FGD yang bekerja sama dengan Univeristas Al-Washliyah (Univa) ini diikuti puluhan anggota PULD DPD-RI seluruh Indonesia dan para pimpinan kampus, para dekan dan civitas akademik yang dilibatkan untuk membahas tema diskusi dari aspek akademis untuk menghasilkan format, proses dan tahapan dalam penyelesaian masalah untuk mewujudkan harmonisasi legislasi pemerintah pusat dan daerah.

Senator DPD-RI Sumut, Dedi Iskandar Batubara, SSos, SH, MSP menjelaskan, kegiatan lembaga baru yang menjalankan kewenangan dari UU MD3 ini bertugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap regulasi pemerintah daerah.

“Pada prinsipnya, semua regulasi berbentuk ranperda dan perda yang dihasilkan daerah itu kan menjadi upaya percepatan pembangunan di daerah. Karenanya DPD RI menjadi bagian yang mengawal proses ini. Kita mau agar regulasi yang dihasilkan betul-betul maksimal,” ujarnya.

Berdasarkan aturan, DPD berperan ikut mendorong agar lahir regulasi yang maksimal.

“Penyusunan ranperda dan perda mulai dari naskah akademik sampai proses implementasinya betul-betul maksimal. Jadi peran DPD di sini bukan menjadi semacam ‘polisi’ bagi daerah, terkait penyusunan perda dan ranperda yang mereka buat. Justru kita ingin menjadi bagian yang ikut mendorong lahirnya perda-perda yang maksimal dan bermanfaat besar bagi pembangunan daerah,” jelasnya.

Ketua PULD DPD-RI, Gede Pasek Suardika, MH menjelaskan, lembaga baru ini merupakan alat kelengkapan yang diamanahkan UU MD3 terbaru hasil revisi terakhir. Ditegaskan, DPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi atas rancangan perda dan perda yang dihasilkan pemerintah daerah.

“Nah, sebagai lembaga yang baru dibentuk, yang terdiri dari 33 anggota dari provinsi-provinsi seluruh Indonesia, melalui kegiatan ini mencoba untuk mencari masukan ke daerah. Sehingga mendapatkan format yang ideal, agar tugas yang diamanatkan undang-undang itu bisa maksimal,” tukasnya.

Ia menilai, Sumut merupakan tempat yang pas untuk membahas program ini selain Jawa Timur, Makassar dan kota-kota besar lain yang punya preferensi dan referensi tentang masalah perda. Sehingga diharapkan terbentuk harmonisasi antara legislasi pusat dan daerah yang lebih mudah.

“Mencari format seperti apa untuk menyelesaikan masalah atau konflik norma. Peran DPD RI adalah bagaimana agar daerah itu semakin kuat. Karena posisinya ini adalah kami ingin hadirnya PULD yaitu untuk memperkuat pembangunan dan kemakmuran di daerah, bukan untuk memperkuat sentralisasi pusat,” terangnya.

“Di undang-undang, batasannya hanya menyampaikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terkait perda dan ranperda. Turunannya ada beberapa hal yang dituangkan ke dalam tata tertib DPD-RI. Nah, ini yang coba kita bahas untuk mendapatkan format, agar pemerintah daerah yang menyusun perda merasa terayomi dengan adanya jembatan ke pusat melalui wakil-wakilnya di Senayan,” lanjutnya.

Ia mencontohkan dari aduan yang didapat dari Kementerian Kehutanan RI terkait perda tata ruang di Riau. Pihaknya lalu melakukan kajian dari dua pihak untuk menemukan solusi yang terbaik pada persoalan ini.

Melalui pertemuan ini diharapkan menghasilkan format atau desain baku penyelesaian masalah seperti itu yaitu ketika terjadi gesekan antara pusat dengan daerah khususnya terkait regulasi.

“Itulah kemudian, kami berusaha mencari titik harmoni antara daerah dengan pusat karena ini kan sama-sama demi kepentingan rakyat. Karena kita tahu, perda dibuat demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan daerah. Pusat juga dalam bingkai NKRI ingin adanya kesatuan, agar aturan legislatif tidak berbentur dengan yang lain,” tandasnya.

Ia mengaku, DPD sebagai wakil daerah jelas lebih mengutamakan kepentingan daerah namun harus tetap menjaga NKRI sebagai kewajiban bersama. Walau masih banyak perda yang bermasalah, namun tetap bertekad untuk mampu memberikan solusi berbentuk rekomendasi yang bersifat legislatif review. (raj)

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *