Gerakan #BersihkanIndonesia, Beranikah Dua Capres Cawapres Tinggalkan Energi Kotor Batu Bara?

MEDANHEADLINES.COMMasyarakat Sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019  mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi”. Selama ini, Indonesia dinilai tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan transisi energi yang berkeadilan dan melepaskan ketergantungan sistem energi dan ketenagalistrikannya terhadap energi kotor batu bara.

Padahal ketergantungan terhadap batu bara memiliki dampak negatif dalam jangka panjang bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan perekonomian negara. Riset yang dipublikasi Greenpeace Indonesia menyebutkan PLTU batu bara diperkirakan telah menyebabkan 6.500 kematian dini setiap tahunnya.

Dengan rencana pembangunan PLTU Batu Bara baru, angka kematian ini bisa mencapai 28.300 orang setiap tahun. Dari hulu ke hilir, biaya kesehatan, lingkungan dan sosial dari pertambangan batu bara tidak diperhitungkan yang pada akhirnya harus ditanggung rakyat.

Biaya kesehatan dari PLTU Batubara misalnya, mencapai Rp351 triliun untuk setiap tahun. Karena itu, Indonesia membutuhkan langkah serius untuk menghentikan penggunaan energi fosil khususnya batu bara dan beralih pada penggunaan energi terbarukan yang  bersih dan ramah lingkungan di tahun 2025.

#BersihkanIndonesia muncul sebagai aksi moral bersama yang ingin menyuarakan perubahan sistematis dan terstruktur dalam pilihan energi di Indonesia, yang tertuang dalam kebijakan pemerintah di 2019-2024 nanti.

Gerakan #BersihkanIndonesia menantang  capres dan cawapres untuk berani berkomitmen merealisasikan tuntutan dari gerakan ini yaitu tinggalkan energi kotor batu bara dan beralih ke energi terbarukan dengan menuangkannya dalam dokumen visi-misi dan kampanye mereka.

Gerakan #BersihkanIndonesia mendesak gubernur Sumatera Utara yang terpilih untuk mencabut ijin semua proyek PLTU batu bara yang saat ini tengah beroperasi ataupun akan beroperasi, mendesak agar semua pembangkit listrik  yang  menggunakan bahan bakar batu bara di wilayah Sumatera Utara mengganti bahan bakar dengan energi baru terbarukan. Selain itu mendesak agar pemerintah secepatnya melakukan pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak PLTU Pangkalan Susu khususnya kepada nelayan dan petani, mendesak kepada pemerintah melalui dinas terkait untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kepada warga masyarakat di sekitar ring 1 PLTU Pangkalan Susu.

Indonesia adalah surga energi terbarukan yang dituangkan dalam rencana usaha pemenuhan tenaga listrik (RUPTL) 2016-2025 dipaparkan potensi energi terbarukan Indonesia antara lain tenaga air mencapai 75.000 MWe, tenaga surya mencapai 4,80 kWh per meter persegi per hari, tenaga angin 3-6 meter per detik, kelautan 49 GWe, biomassa mencapai 49.810 MWe.

Alih-alih mengembangkan potensi energi terbarukan yang ada, pemerintah justru menyandarkan pemenuhan energi pada energi kotor batu bara seperti yang tertuang dalam Perpres nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dimana pemerintah berambisi menambah 35.000 MW daya yang 60 persen masih bertumpu pada energi kotor batu bara.

Dampaknya jelas, di tingkat tapak, rakyat menderita akibat polusi udara, air dan tanah. Belum lagi dampak ikutan lain seperti kehilangan mata pencaharian seperti yang dialami nelayan di Pangkalan Susu, Sumatera Utara dan PLTU Nagan Raya, Aceh.

Runtuhnya pondasi pertanian tanaman pangan khususnya padi di sekitar PLTU batu bara seperti yang terjadi di Kebur, Lahat, Sumatera Selatan dan Desa Tanjung Pasir Sumatera Utara. Fakta ini tak membuat pemerintah bergeming tapi justru menambah PLTU baru di wilayah Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi dengan kapasitas lebih 7.000 MW.

Oleh karena itu, dalam momentum pemilu 2019, #BersihkanIndonesia mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk mendorong mewujudkan cita-cita Indonesia Berdaulat Energi sebagai berikut:

  1.  Melepaskan Ketergantungan pada energi kotor batu bara

Penerbitan izin tambang batu bara baru dan pembangunan PLTU baru ditiadakan mulai 2020. Subsidi batu bara dihentikan secara bertahap dan dialihkan untuk percepatan energi terbarukan.

  1. Mempercepat Pengembangan Energi Terbarukan

Percepatan pengembangan energi terbarukan perlu dilakukan oleh pemerintah dan sektor terkait, melalui perbaikan kebijakan, pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah terpilih 2019 harus menjadikan energi terbarukan sebagai pilihan pertama dan utama dalam perencanaan ketenagalistrikan negeri ini.

  1. Memperbaiki Tata Kelola Energi dan Ketenagalistrikan yang Menjunjung Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik

Pembelajaran dari perkara-perkara korupsi dan konflik kepentingan perlu digunakan untuk mereformasi akuntabilitas sektor energi dengan upaya preventif. Diperlukan komitmen politik untuk membuka data-data energi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.

  1. Penegakan Hukum dan Transisi Berkeadilan yang Berperspektif Pemulihan

Internalisasi biaya lingkungan, sosial dan kesehatan, serta biaya pemulihan, harus dilakukan terhadap tambang dan PLTU batu bara yang belum berakhir masa operasinya.

Penulis : Ketua Yayasan Srikandi Lestari Sumiati Surbakti

Please follow and like us:
0

One thought on “Gerakan #BersihkanIndonesia, Beranikah Dua Capres Cawapres Tinggalkan Energi Kotor Batu Bara?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *