Persekusi Komunal yang Menjauhkan Kita Berdemokrasi

MEDANHEADLINES.COM – Tanda pagar (hastag) #2019GantiPresiden kini seakan menjadi “lahir” kembali setelah sempat mati suri kurun waktu beberapa bulan terakhir ini. Belum adanya momentum yang tepat mendasari tagar yang diinisiasi politisi PKS Mardhani Ali Sera tampaknya menjadi pemicunya.

Namun momentum itu akhirnya “terbangun” kembali setelah dinamisasi proses rekruitmen kepemimpinan nasional oleh partai politik menjatuhkan pilihan dua kubu, dengan munculnya calon presiden dan wakil presiden dari dua poros partai politik yang nyaris “sewarna” dengan Pilpres 2014 lalu, yakni pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dan pasangan petahana Joko Widodo-K.H. Ma’ruf Amin.

Hastag #2019GantiPresiden pun semakin kencang digulirkan para pendukung gerakan yang diasosiasikan sebagai upaya “menghadang” laju Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa memimpin kembali dua periode. Meski inisiator gerakan Mardhani Ali Sera, namun yang paling getol “mengkampanyekan” gerakan ini adalah Neno Warisman yang tak lain merupakan ketua presidium gerakan.

Namun, di beberapa daerah yang coba dijadikan lokasi deklarasi gerakan seperti di Batam, Kepulaian Riau, Di Jawa Barat mendapat penolakan dari MUI setempat, dan terakhir di Pekanbaru, Riau serta Surabaya, Jawa Timur malah berujung konflik fisik dan adanya tudingan intimidasi baik dari aparat keamanan maupun massa.

Apalagi tuduhan adanya keterlibatan aparat negara seperti Kepala BIN Daerah (Kabinda) setempat semakin ikut menyeret-nyeret adanya ketidakadilan aparat dalam ranah persepsi publik dalam peristiwa tesebut.

Sebagai sebuah proses berdemokrasi, wajar dan sah-sah saja tatkala peristiwa yang diframing sedemikian rupa baik oleh media konvensional, digital maupun media sosial yang disertai “bumbu penyedap” oleh pihak-pihak yang punya vasted interest dalam peristiwa tersebut, adanya pihak-pihak yang pro dengan argumentasi sendiri, begitu juga dengan pihak-pihak yang kontrak-juga dengan argumentasinya sendiri.

Namun dalam mengurai perdebatan yang saling mempertahankan pendapatnya, setidaknya dari perspektif hukum (UU Pemilu No. 27 Tahun 2017) peristiwa tersebut clear dan tegas tidak menabrak perundang-undangan yang berlaku seperti yang ditegaskan Bawaslu (Kompas.com, 27/8/2018) dan juga KPU berpendapat gerakan ini sebagai bukan gerakan kampanye (Tribunews.com, 28/8/2018).

Sebagai dua lembaga yang diberi kewenangan negara sebagai stake holder dalam penyelenggaraan Pemilu semua pihak seyogianya menghormati pandangan kedua lembaga tersebut.

Jika untuk domain ini pun para pihak tidak sependapat, akan menimbulkan kebingungan publik dan akan menimbulkan pandangan adanya upaya demoralisasi terhadap lembaga yang diberi amanah undang-undang untuk hal ini.

Perbedaan pendapat dan pandangan politik dalam alam demokrasi yang terus dibangun pasca reformasi 1998 lalu sudah sepatutnya dijaga dan dirawat sedemikian rupa untuk saling menghargai. Akan menimbulkan prejudice yang sangat tidak menguntungkan pemerintahan saat ini jika pola-pola persekusi komunal mendapatkan pembiaran dari negara yang diberi otoritas penuh untuk menjaganya dengan alasan apapun.

Apalagi dalam fase-fase krusial saat ini dimana Presiden Joko Widodo yang didaulat koalisi Parpol akan kembali mencoba keberuntungan dengan bertarung dalam kontestasi politik Pilpres di 2019 mendatang. Akan mudah dipersepsikan bahwa tindakan pembiaran terhadap tindakan persekusi sosial tersebut atas “izin” dan “restu” pemerintah. Hal ini tentu akan sangat merugikan citra pemerintah yang belum tentu ikut “berpartisipasi” dalam peristiwa yang sangat mencederai alam demokrasi tersebut.

Menyikapi gerakan yang dianggap upaya “mendiskreditkan” Presiden Jokowi tersebut sudah sepatutnya juga disikapi secara bijak oleh pihak-pihak yang “berseberangan” dengan gerakan tersebut. Pendapat dilawan Pendapat !. Sikap yang mengedepankan dialektika dalam proses berdemokrasi akan semakin mendewasakan bangsa ini mengarungi kebebasan berekspresi yang didapat 20 tahun terakhir ini.

Dan bukannya terburu-buru melakukan stigmatisasi dengan sebutan-sebutan yang tidak proporsional dalam kerangka konsumsi wejangan bagi publik.

Setidaknya di awal-awal gerakan #2019GantiPresiden, sudah muncul “lawan tanding” sepadan yang digerakkan para pendukung Jokowi dengan #Jokowi2Periode. Gerakan hastag ini lah yang seharusnya dikuatkan dalam upaya menghidupkan sendi-sendi berdemokrasi yang lebih dewasa. Budaya komentar dilawan dengan komentar, pandangan politik dilawan dengan pandangan politik, gerakan politik dilawan juga dengan gerakan politik serupa.

Merusak Citra Pemerintah

Melawan arus demokratisasi yang sedang berjalan di tengah-tengah masyarakat hanya akan menjadi tindakan “konyol” dan berdampak kepada tuduhan sikap pemerintah yang mencoba menjauhkan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat.

Pola-pola “refresif” yang tergambar dalam dua peristiwa teranyar di Pekanbaru dan Surabaya, terutama yang dipertontonkan kelompok massa dan framing yang terlanjur terbentuk adanya ketidakadilan aparat negara dalam konteks peristiwa tersebut seyogianya sangat merugikan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sendiri.

Adagium dalam prinsip komunikasi massa bahwa sesuatu yang semakin dilarang akan semakin dicari orang, tampaknya “lupa” untuk direnungkan sebelum munculnya insiden yang tidak seharusnya terjadi itu. Akan menjadi benefit bagi lawan-lawan politik Jokowi jika arus deras penghempangan gerakan #2019GantiPresiden terus dilakukan dengan pendekatan intimidasi seperti ini.

Bangsa ini sejatinya belum menemukan pola-pola berdemokrasi yang ideal yang bisa dijadikan patron bersama. Proses pencarian bentuk dan formulasi lah yang kini tengah dilakukan bangsa ini hingga banyak menemukan hambatan dan friksi yang kadang tidak mengenakkan. Tapi itulah konsekuensi logis dalam proses pencarian yang harus dihargai semua pihak sebagai pilihan terbatas.

Semakin dekatnya masa pemilihan presiden sepatutnya harus diimbangi dengan “perlawanan” seimbang pula untuk mengkampanye sparing partner melawan arus hastag #2019GantiPresiden yang terlanjur bergelinding kencang saat ini. Biarkanlah kebebasan berekspresi warga bangsa ini dalam melihat negerinya dipandang sebagai “keberhasilan” pemerintah dalam merawat freedom of speech yang semakin dewasa.

Pengambilan sikap sedemikian rupa, selain pemerintah berhasil memberi ruang lega bagi warga untuk semakin bebas berekspresi, juga akan menjadikan capital politik bagi Jokowi secara tidak langsung dalam kontestasi politik yang semakin dekat.

Dibalik adanya jaminan kebebasan berekspresi, para relawan dan pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan hastag #2019GantiPresiden sudah sepatunya juga ikut diikuti dengan prinsip bersama untuk menerapkan taat azas dan taat hukum. Setidaknya hal itu juga sangat membantu keberhasilan “mensosialisasikan” gerakan tersebut sebagai gerakan yang tetap menjunjung tinggi prinsip dan azas hukum.

Akan menjadi kerawanan sosial manakala sebuah gerakan yang ikut mengerahkan massa dalam jumlah besar bergerak “liar” tanpa adanya pengamanan dari aparat kepolisian. Setidaknya dari aspek legalitas perizinan penyelenggarakan kegiatan terpenuhi sehingga tuduhan pelanggaran perizinan terlepas dari terhadap penyelenggarakan kegiatan serupa ke depannya.

Namun sebaliknya jika perizinan sudah diperoleh namun tetap adanya intimidasi dari kelompok massa, para simpatisan dan pendukung hastag #2019GantiPresiden dapat meminta pertanggungjawaban aparat negara.

Pertama; sebagai negara demokrasi, prinsip kebebasan berekspresi mengeluarkan pendapat sepatutnya harus dihargai seluruh elemen bangsa ini. Sekalipun ekspresi dan pandangan politk yang disampaikan berbeda “warna” dengan pemerintah sekalipun. Konsekuensi sebagai negara demokratis, perbedaan pendapat seyogianya saling menghargai dan bukannya saling “mengintimidasi” dengan pola dan cara yang tidak menopang sendi-sendi berdemokrasi.

Perlawanan yang paling elegan dalam menyikapi sebuah pandangan politik sudah sepatunya juga dihadapi dengan pandangan politik juga. Lain halnya jika pandangan politik tersebut sudah memasuki ranah hukum formal.

Kedua; upaya kekerasan oleh komunal dalam menyikapi perbedaan sejatinya sejak awal sudah disepakati bersama bahwa tindakan tersebut harus dibuang jauh. menyikapi perbedaan pandangan dengan upaya represif menggunakan kekuatan massa sama saja mengembalikan negeri ini ke dalam otoritarisme dengan pola yang berbeda.

Ketiga; kewibawaan apara negara dalam menyikapi sebuah peristiwa yang dominan warna politik seperti ini, sudah selayaknya dilakukan proporsional dengan tetap mengedepankan prinsip hukum yang menjadi payungnya. Hal ini guna menghindari adanya tuduhan-tuduhan yang menganggap aparat tidak netral.

Begitu sebuah aktivitas berekspresi yang melibatkan massa tidak memperoleh izin, langsung diambil tindakan jelas dan terukur dan objektif. Namun sebaliknya jika perizinan sudah diperoleh, aparat harus bisa menjamin adanya jaminan keamanan bagi penyelenggara maupun simpatisan yang hadir.

Dinamika politik yang semakin kencang menjelang perhelatan Pilpres sepatutnya dilihat sebagai pesta yang menyenangkan dan menggembirakan bagi semua warga negara. Bukan sebaliknya, dinamika yang terjadi malah menimbulkan kekhawatiran friksi yang mengarah kepada konflik fisik yang sangat merugikan semua pihak. Ayo buat gembira Pilpres 2019 !

Penulis : Eddy Iriawan

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *