Praktisi Intelijen : Gerakan Hastage Ganti Presiden Bukan Kegiatan Makar

Foto : Praktisi Intelijen, Fauka Noor Farid

MEDANHEADLINES.COM – Fenomena saat ini, menggaungkan #2019gantipresiden yang dimotori oleh Neno Warisman dinilai membuat istana panik. Sebab, di segala menjuru negeri, hastag tersebut menggelegar dikumandangkan banyak pihak. Hal tersebut diungkapkan Praktisi Intelijen, Fauka Noor Farid saat berbincang dengan medanheadlines.com, Jumat (31/8/2018).

Fauka menjelaskan, gerakan hastage ganti presiden sangat cepat menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Ia menilai gerakan ini adalah implementasi dari sebagian besar rakyat Indonesia yang tidak puas, dengan hasil kerja pemerintahan dan kepemimpinan presiden Jokowi yang belum bisa mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

“Hal ini dapat terlihat dengan beberapa kebutuhan pokok yang tinggi. Didukung harga BBM naik sehingga menambah penderitaan bagi rakyat kecil, khususnya kaum emak-emak. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat atau menghentikan pergerakan ini agar tidak semakin besar, mulai dihembuskan bahwa pergerakan tersebut adalah makar, sampai dengan membuat massa tandingan, yang mengesankan seakan-akan gerakan 2019 ganti presiden mendapat penolakan dr masyarakat,”ujar Fauka.

Mantan Komandan Kelompok Khusus Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI menjelaskan, operasi intelijen sudah melakukan cara untuk meredam kegiatan tersebut, mengingat para pendukung calon presiden Jokowi dan Makruf Amin banyak diisi oleh orang-orang inteljen.

“Dalam operasi inteljen ini biasa dilakukan bagaimana kita membuat massa tandingan untuk mengesankan terjadi penolakan atau gesekan oleh masyarakat, sehingga polisi dengan dasar kamtibnas bisa menghentikan kegiatan tersebut. Padahal kegiatan 2019 ganti presiden adalah, kegiatan biasa dalam alam demokrasi dan itu dilindungi oleh undang-undang untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Tugas polisi adalah menjaga dan melindungi kegiatan tersebut, tidak bisa mereka melarang kegiatan tersebut, kan kegiatan itu juga pernah dilaksanakan di Jakarta, dan beberapa daerah dan itu aman karena memang kegiatan tersebut kegiatan yang cinta damai dan dilakukan dengan damai,”terangnya.

Disampaikan Fauka, justru yang menolak tampak anarkis. Hal itu terlihat dari video-video yang beredar. Jadi kalau ada masyarakat yang menolak, polisi harus memisahkan massa tersebut di tempat lain, dan polisi harus amankan masyarakat yang menolak.

“Ya, bukan malah melarang kegiatan tersebut dan harus dijaga keduanya. Karena memang itu tugas polisi. Dengan adanya oknum anggota BIN yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut di Riau itu, oknum, karena tugas BIN cukup pemantauan wilayah dan kalau ada kegiatan action harus diserahkan ke polri sebagai intitusi yang berwenang, UU inteljen mengatakan demikian. Ya mungkin pada saat itu tujuannya untuk memberi tahu atau negoisasi, tapi terlihat seakan akan represif. Mungkin tujuannya mengamankan tapi itu bisa diserahkan ke polisi harusnya,”jelas Mantan Anggota Tim Mawar tersebut.

Fauka memaparkan, oknum BIN tersebut tampak memantau dari dekat. Selain itu, masalah makar yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya melihat, tidak ada letak makarnya. Jadi harus hati-hati dalam menyuarakan makar, karena bisa menyulut masyarakat yang tidak tahu menjadi anarkis, kecuali tagar tersebut 2018 ganti presiden. Itu mungkin bisa dipandang makar. Tapi ini kan 2019 memang akan ada pesta demokrasi dan akan pemilihan preside, jadi gak bisa dibilang makar,”paparnya.

Menurut Fauka, kegiatan tersebut dilaksanakan secara konstitusional dengan pemilu, bukan menduduki dan turun ke jalan dan memaksa presiden untuk turun, tidak dengan begitu, tapi dengan cara konstitusional.

“Saya pikir pikir pemerintah jangan terlalu berlebihan menilai kegiatan tersebut, karena semakin ditekan rakyat pasti akan semakin berontak dan semakin besar,”pungkasnya. (raj)

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *